KUNINGAN, kabarSBI.com – Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi, Agung Makbul, menjalankan tugas negara melalui Kunjungan kerja (Kuker) ke Bendungan Kuningan, Jawa Barat, Kamis, 18/2/2021. Bendungan Kuningan adalah salah satu program strategis nasional (PSN) yang nantinya akan segera dibuka dan diresmikan pemerintah pusat.
Dalam Kukernya di Bendungan tersebut, Irjen Agung disambut Bupati Kuningan Acep Purnama dan seluruh unsur Muspida serta unsur Polri dan TNI. Pada kesempatan itu, Irjen Agung juga melakukan penanaman pohon duren sebagai bentuk kepedulian dan kelestarian lingkungan setempat.
“Diharapkan penanaman pohon duren ini akan bermanfaat bagi masyarakat dan bukan ini saja nanti akan berkembang terus di bendungan Kuningan ini. Bisa juga ini sebagai upaya dalam rangka memberikan motivasi pada masyarakat untuk saling menjaga lingkungan dan bendungan kuningan ini kedepanya,” ujar Irjen Agung Makbul didampingi Bupati Kuningan Acep Purnama.
“Bendungan Kuningan ini adalah salah satu proyek nasional yang bersifat strategis. Bendungan ini dapat menampung debit air sampai dengan 25,9 juta meter kubik (m3),” tandas Irjen Agung.
Hal senada juga disampaikan Bupati Kuningan, Acep Purnama, yang menyebutkan daya tampung bendungan kuningan lebih dari 25 juta meter kubik.
“Bila nanti bendungan ini sudah dapat digenangi (dialiri air) sangat berfungsi luar biasa. Ada 25 juta lebih meter kubik air ada disini,” ujar Bupati Acep Purnama saat dihubungi redaksi.
Selain itu, kata Acep, bendungan kuningan akan membawa banyak manfaat seperti pariwisata dan untuk perairan persawahan.
“Nantinya pengembangan (obyek) wisata juga akan tumbuh di bendungan kuningan ini. Selain itu banyak lagi manfaat lainnya seperti untuk pengaliran air di pesawahan ke daerah hilir,” ucap Acep.
Terkait progres bendungan kuningan itu sendiri, Bupati Acep Purnama mengungkapkan untuk pembangunan kontruksi sudah mencapai 100 persen, hanya tinggal di buka dan di aliri airnya saja.
Namun terkait pembebasan lahan dan bangunan termasuk persawahan warga yang terdampak bendungan kuningan, kata Bupati terus di maksimalkan penyelesaianya.
“Memang masih ada beberapa warga seperti di desa randusari yang masih belum sepakat dengan harga. Tapi kami terus mengikuti perkembangannya, semata-mata ini karena kehati-hatian kami,” ungkapnya.
Acep mengaku pihaknya bersama jajaran terkait terus
berupaya memfasilitasi dan memperifikasi bagi warga terdampak bendungan kuningan yang belum mendapatkan ganti rugi.
“Harus ada penyelesaian secara administrasi, juga pengukuran luas dan penaksiran tegakkan nilai bangunan. Semua harus sesuai aturan dalam penilaian itu,” jelasnya.
Sebagai orang tua bagi warganya, Acep Purnama menegaskan tidak ingin ada masyarakat dirugikan dalam pembebasan lahan untuk bendungan kuningan.
“Pasti kami akan selesaikan. Saya juga tidak ingin ada satupun masyarakat saya, warga saya yang merasa dirugikan. Hanya saja masyarakat harus bersabar,” imbuh Bupati Acep Purnama. (dadan/samidi/ras/r/as)
