CIAMIS, kabarSBI.com – Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ratawangi, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat menimbulkan permasalahan serius. BUMDes Ratawangi yang dirintis sejak Tahun 2015/2016 hingga Tahun 2020 setidaknya telah mengelola uang negara melalui anggaran Dana Desa kurang lebih total Rp 104 juta.
Sayangnya, anggaran sebesar itu tidak dapat dikelola dengan baik selama ini. Dengan mengabaikan transparansi, akuntabel, dan rasa tanggungjawab sehingga menimbulkan kesan menguntungkan pihak pengelola, dan merugikan masyarakat Desa Ratawangi secara umum.
“Kami terus menuntut kembalikan uang BUMDes yang banyak disalahgunakan. Mereka (Ketua, Sekretaris, Bendahara, red) sebelumnya pernah berjanji akan kembalikan uang habis lebaran. Tapi sampai sekarang malah diingkari. Kalau terus begitu kami minta inspektorat Kabupaten Ciamis, polisi maupun jaksa untuk memeriksanya,” kata seorang warga desa ratawangi, Selasa, 6/7/2021.
Ia menyebut Ketua/pengelola BUMDes Ratawangi membohongi warga dengan mencatut nama warga dan pengelola juga memanfaatkan dana BUMDes untuk kepentingan usaha pribadinya.
“Ketua BUMDes pembohong, katanya janji mau balikan uang sebesar Rp 40 jutaan habis lebaran nyatanya tidak. Akibatnya BUMDes Ratawangi Bangkrut, dan tidak bisa berjalan lagi,” tandas pria yang berharap BUMDes Ratawangi diusut aparat penegak hukum.
Sementara itu, Ahmad Hidayat yang sejak bulan Februari 2021 menjabat Kepala Desa Ratawangi saat dijumpai awak media nampak kecewa dan prihatin terhadap kondisi BUMDes-nya. Ia mengaku mendapat banyak aspirasi dari masyarakat untuk mengusut tuntas persoalan yang terjadi, serta ia berharap pengelola BUMDes dapat mengembalikan uang yang disalahgunakan (pengurus) agar tidak terjadi kasus pidana di wilayah tugasnya.
“Saya baru bertugas sebagai kepala desa bulan Februari lalu, sementara BUMDes dan permasalahanya ini dari 2015 – 2020. Kami telah berulangkali melakukan pertemuan dengan pengurus BUMDes bersama masyarakat, BPD serta unsur dari Bhabinkamtibmas dan Babinsa. Banyak hal yang kami bahas selain mendengar penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan BUMDes, kami juga mendesak pengelola mengembalikan uang,” ucap Kades Ahmad Hidayat.
Ahmad mengatakan dari hasil pertemuan dengan pengurus BUMDes bulan Maret lalu memunculkan beberapa poin diantaranya mereka (Pengurus BUMDes) mengakui telah gagal mengelola BUMDes sehingga menimbulkan masalah, serta bersedia mengembalikan dana serta barang-barang yang merupakan aset BUMDes.
Ia memang pengelola BUMDes yang di ketuai oleh Heri Kurniawan dalam rapat pertemua berjanji akan mengembalikan uang Rp 40 jutaan waktu itu, kata kades, janjinya hanya 1 bulan.
“Barusan saja kami selesai pertemuan lagi secara garis besar pengurus BUMDes menyerahkan berkas-berkas dokumen administrasi mereka. Selain itu pada saat memaparkan perihal dana simpan pinjam ada warga yang hadir menyaksikan komplain karena namanya tercatat dalam bukti kwitansi peminjaman dana BUMDes sebesar 2 juta tetapi warga tersebut mengaku tidak merasa meminjam, tadi ditemukan 2 orang yang seperti itu.
Namun, kehadiran pengurus BUMDes hanya seputar berkas saja, terkait keuangan tidak ada, bahkan aset yang sesuai kesanggupan mereka akan dikembalikan belum ada yang diserahkan.
“Sedangkan kami atas nama Pemerintah Desa Ratawangi didorong keinginan warga agar BUMDes dapat kembalikan uang modal usaha. Dan selanjutnya kami akan bentuk pengurus BUMDes baru agar bisa berjalan kembali,” terang Kades Ratawangi.
Heri Kurniawan Pengurus sekaligus Ketua BUMDes “Gagal” Ratawangi kepada awak media sempat berjanji beberapa bulan lalu untuk mengembalikan uang rakyat yang dia kelola melalui BUMDes, namun ujung-ujung tidak.
Kemarin, Ia juga sempat menemui wartawan situs berita ini namun hanya membuat janji yang baru untuk kembalikan uang modal BUMDes Ratawangi yang di garap secara pribadinya. Bahkan dia terkesan pasang badan. (Bono/r/as)