JAKARTA UTARA, kabarSBI.com — Komite Masyarakat Jakarta Utara (KOMJU) bersama 20 organisasi masyarakat dan berbagai elemen publik menggelar Mimbar Bebas Diskusi Publik di Jakbistto sebagai bentuk gerakan murni masyarakat tanpa orientasi kepentingan kelompok maupun politik. Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang penyampaian kritik keras terhadap kinerja KSOP (Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) dan Pelindo yang selama ini dianggap menimbulkan kerugian signifikan bagi masyarakat sekitar kawasan pelabuhan, 7 Januari 2026.
Surya Ambarulallah, Kepala Biro Sahabat Bhayangkara Indonesia (Kabarsbi.com) sekaligus warga Jakarta Utara, menyoroti tajam berbagai persoalan yang diduga muncul akibat lemahnya tata kelola pelabuhan. Menurutnya, masyarakat sudah terlalu lama menanggung beban risiko operasi pelabuhan yang tidak terkendali, terutama terkait keselamatan dan kelancaran aktivitas ekonomi warga.
Dalam diskusi publik tersebut, isu utama yang diangkat adalah dugaan kegagalan Pelindo dan KSOP dalam mencegah kecelakaan kontainer yang telah menimbulkan korban jiwa, kemacetan parah di sekitar pelabuhan, serta pengelolaan CSR yang dianggap tidak transparan dan tidak menyentuh kebutuhan warga. Peserta forum menegaskan bahwa kondisi ini telah mengganggu stabilitas sosial, keamanan, dan kualitas hidup masyarakat.
KOMJU bersama aliansi ormas menyatakan bahwa pelabuhan seharusnya menjadi pusat kesejahteraan, bukan ancaman bagi warga. Mereka menilai, jika lembaga pengelola pelabuhan tidak segera melakukan evaluasi dan pembenahan, maka potensi kerugian bahkan korban jiwa akan terus berulang. Karena itu, masyarakat menuntut adanya langkah konkret dari pemerintah untuk mengevaluasi kinerja Kepala KSOP dan Direktur Utama Pelindo bila terbukti tidak mampu mengatasi persoalan yang terjadi.
Surya Ambarulallah menyebut gerakan ini bukan upaya menyerang institusi, melainkan bentuk kontrol publik yang dilindungi undang-undang. “Kami ingin pelabuhan dikelola dengan standar keselamatan yang jelas, transparan, dan bertanggung jawab.
Masyarakat Jakarta Utara berhak atas lingkungan yang aman, bersih, dan tidak membahayakan,” ujarnya.
Peserta diskusi juga menyoroti pentingnya perbaikan tata kelola CSR Pelindo agar tepat sasaran. Masyarakat mendesak Pelindo membuka data penggunaan CSR dan memastikan bahwa program-programnya benar-benar dirasakan masyarakat sekitar, terutama dalam peningkatan keselamatan transportasi kontainer, pemberdayaan ekonomi, dan perbaikan infrastruktur publik.Masyarakat meminta pemerintah pusat dan pemangku kepentingan terkait turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap regulasi dan operasional pelabuhan.
Evaluasi ini dianggap penting untuk memastikan bahwa setiap prosedur berjalan sesuai hukum dan standar keselamatan nasional.
Melalui mimbar bebas ini, masyarakat Jakarta Utara menegaskan bahwa mereka menginginkan Pelindo dan KSOP bertransformasi menjadi mesin kesejahteraan, bukan mesin ancaman bagi keselamatan publik. Ke depan, mereka berharap pelabuhan dapat beroperasi dengan lebih harmonis, manusiawi, dan menguntungkan semua pihak, terutama warga yang hidup di sekitar kawasan pelabuhan.
(djutari/red)
