Pihak Kamtibmas Kecamatan Bantarbolang menegaskan, tidak ada koordinasi maupun undangan resmi dari pemerintah desa atau panitia seleksi kepada unsur TNI–Polri selama proses berlangsung, Kamis (5/2/2026).
Kondisi tersebut dinilai tidak lazim. Dalam praktik umum di berbagai desa, unsur keamanan biasanya turut dilibatkan sebagai bagian dari pengawasan serta penjaga kondusivitas jalannya seleksi perangkat desa.
Sejumlah kejanggalan teknis juga disoroti peserta dan masyarakat. Mulai dari pembuatan soal ujian yang tidak disaksikan peserta, proses koreksi yang dilakukan secara tertutup, hingga tidak dipublikasikannya hasil tes secara terbuka di papan pengumuman desa sebagaimana lazimnya dilakukan.
“Ketika soal dibuat tertutup, koreksi tertutup, dan hasil tidak diumumkan secara terbuka, wajar jika publik bertanya-tanya,” ujar seorang pengampu yang juga menjabat sebagai Kanit Binmas Kecamatan Bantarbolang.
Ia mengaku telah menghubungi Ketua Panitia Seleksi melalui sambungan telepon untuk menyampaikan sikap tegas pihak keamanan. Menurutnya, karena sejak awal tidak dilibatkan, unsur TNI–Polri tidak seharusnya dikaitkan apabila di kemudian hari muncul keberatan dari peserta.
“Saya sudah sampaikan, apabila ada peserta yang tidak puas, jangan membawa-bawa nama Danramil, Kapolsek, atau anggota. Sejak awal kami tidak pernah dilibatkan,” tegasnya.
Sorotan semakin menguat karena terdapat peserta seleksi yang berasal dari luar kecamatan, sementara mekanisme pengawasan dinilai minim. Situasi ini memicu keresahan di tengah masyarakat Bantarbolang yang mempertanyakan komitmen transparansi panitia.
Pihak Kamtibmas mempersilakan masyarakat untuk mengonfirmasi langsung kepada Danramil dan Kapolsek Bantarbolang guna memastikan posisi unsur keamanan dalam proses seleksi tersebut.
Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip mendasar dalam tata kelola pemerintahan desa. Seleksi perangkat desa seharusnya menjadi ruang pembuktian profesionalisme dan keadilan, bukan justru memunculkan persepsi tertutup dan spekulasi publik.
Pemerintah desa dan panitia seleksi diharapkan segera membuka ruang klarifikasi secara terbuka demi menjaga kepercayaan masyarakat serta mencegah potensi gesekan sosial yang lebih luas.
(Red/MF)