kabarSBI.com – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mendorong kerja sama global sebagai salah satu diplomasi parlemen. Ia mengatakan, prinsip multilateralisme selama ini sudah dilakukan di Inter Parliamentary Union (IPU) melalui koordinasi dan kolaborasi bersama seluruh anggotanya. Langkah tersebut patut diapresiasi dan harus terus dilanjutkan.
Hal itu disampaikan Fadli dalam sambutannya pada peluncuran buku peringatan 130 tahun berdirinya Inter – Parliamentary Union (IPU), Kamis (8/10/2020). Pertemuan dihadiri juga Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin, Wakil Ketua BKSAP Charles Honoris, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Presiden IPU Gabriella Cuevas Baron.
Fadli menuturkan, IPU menjunjung demokrasi dan kesetaraan antar negara anggota. Di IPU sendiri, anggota dapat mencapai konsensus untuk isu-isu penting yang di organisasi lain mengalami deadlock.
“Karenanya, Indonesia berkomitmen untuk terus berpartisipasi dalam diplomasi multilateral antar parlemen melalui IPU. Organisasi ini menjunjung demokrasi dan kesetaraan antar negara anggota. Di IPU juga kita dapat mencapai konsensus untuk isu-isu penting yang di organisasi lain mengalami deadlock, seperti isu Myanmar di AIPA,” jelas Fadli.
Politisi Partai Gerindra itu juga menambahkan, peran dialog dan semangat multilateralisme IPU juga menjadi semakin penting di tengah situasi dunia saat ini. Dengan semangat multilateralisme dan solidaritas global yang harus menjadi komitmen berkelanjutan pasca Covid-19.
“BKSAP melihat kebutuhan mendesak untuk memperkuat solidaritas dan kerja sama multilateral selama masa pandemi ini. Negara-negara semakin memperkuat kemitraan. Tentunya semangat multilateralisme dan solidaritas global ini harus menjadi komitmen berkelanjutan pasca Covid-19,” kata Fadli.
Semangat multilateralisme juga disuarakan Anggota BKSAP DPR RI Luluk Nur Hamidah. Pada prinsipnya, seluruh negara harus mengedepankan semangat multilateralisme dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Dalam hal ini, ia mendukung upaya pemerintah untuk memastikan bahwa semua negara mendapatkan akses setara terhadap vaksin Covid-19 dengan aman dan harga terjangkau. Menurutnya, IPU mengambil peranan penting dalam mendorong semangat multilateralisme ini, tanpa meninggalkan satu negara pun atau no one left behind. “Karena ini situasi yang kita hadapi bersama, jangan sampai kemudian ada satu negara justru melihat ini sebagai peluang bisnis,” ujar Luluk.
“Saya kira prinsip-prinsip kemanusiaan, semangat dan solidaritas yang harus kita munculkan. Kita harus berpikir bahwa ada begitu banyak negara-negara yang masih jauh tertinggal di belakang dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai warga dunia termasuk juga IPU. Prinsip-prinsip keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan itu perlu untuk terus kita kuatkan satu sama lain,” tambah Politisi Fraksi PKB itu.
IPU merupakan organisasi antar parlemen tertua di dunia dan organisasi pertama yang membidangi negosiasi politik antar negara. IPU mengedepankan prinsip multilateralisme dan menjadi platform dialog antar parlemen untuk memecah kebuntuan penyelesaian konflik.
Memperingati 130 tahun berdirinya, IPU meluncurkan buku berisi perjalanan IPU serta kontribusi parlemen negara-negara anggota. DPR RI merupakan salah satu parlemen yang mengirimkan tulisan sebagai kontribusi di buku ini. DPR RI juga merupakan salah satu parlemen yang berperan aktif di IPU melalui posisi-posisi strategis maupun melalui usulan-usulan resolusi.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua BKSAP juga menyerahkan hadiah lomba essay BKSAP yang dilaksanakan untuk memperingati Hari Demokrasi Internasional. Kegiatan peluncuran buku dan lomba essay memiliki keterkaitan erat dari sisi literasi terutama literasi demokrasi. Literasi menjadi kunci untuk mencapai komitmen global pembangunan berkelanjutan dan menyiapkan masyarakat yang tangguh menuju Society 5.0. (ann/es/hat)
