JAWA TENGAH, kabarSBI.com – Besarnya biaya study tour yang banyak dikeluhkan kalangan orang tua siswa menjelang kenaikan kelas menjadi momok tahunan yang hingga saat ini tak ada peraturan terkait tradisi menjadi ladang bisnis sekolah dan pengusaha jasa transportasi. Alangkah baiknya program study tour diadakan diwilayah sendiri selain menunjang sektor pariwisata didaerah bahkan menunjang UMKM seperti yang diserukan oleh pemerintah pusat, mengingat kejadian kecelakaan maut study tour disubang kemarin apakah pihak sekolah bertanggung jawab?, 12 Mei 2024.
Menurut Pimpinan Redaksi Media SBI Agung Sulistio memaparkan terkait maraknya pemberitaan terkait hal tersebut perlu adanya ikut campur pemerintah yang benar-benar mengerti keadaan masyarakatnya dengan melalui Kementerian Pendidikan agar menghimbau kegiatan tersebut baiknya dilaksanakan dalam kota/kabupaten itu sendiri agar terciptanya pelaksanaan nawacita yang dibeberkan oleh Presiden Jokowi yaitu pemberdayaan sektor pariwisata dan UMKM bisa tumbuh dan berkembang, jangan selalu beralasan program kegiatan study tour adalah wewenang kepala sekolah itu sangat tidak etis, ucapnya.
Selain itu, pihak pemerintah bisa memberikan effek positif atas keluhan masyarakat karena adanya study tour yang konon jadi momen bahagia ini perlunya perubahan dalam pandangan sebagai suatu kegiatan yang mempunyai manfaat untuk daerah masing-masing dan tidak memberatkan keuangan bagi orang tua peserta didik, kami meminta agar pihak media meminta konfirmasi kepada dinas terkait agar kita tahu langkah dan jawaban sebagai pihak yang bisa memberikan hinbauan kepada seluruh sekolah di daerah, imbuhnya.
Menurut orang tua siswa Hatmoko selaku anggota jurnalis yang anaknya bersekolah di PAUD Desa Loning Dusun Kedemungan mengutarakan bahwa biaya piknik anaknya ke Semarang sebesar 385 ribu dan pihak sekolah mewajibkan membayar baik ikut maupun tidak, ucap Hatmoko selaku orang tua peserta didik.
Seperti diketahui sekolah setingkat TK dan PAUD saja di Kabupaten Pemalang biaya untuk study tour antara 350 ribu hingga 400rb apalagi setingkat SD, SMP dan SMA, “apakah moment seperti itu sangat penting? Sepenting apa sehingga memberatkan keungan dan beban yang dikeluarkan orang tua siswa/siswi” harusnya hal ini menjadi perhatian pemerintah karena masih banyak sekolah yang memaksakan kegiatan tersebut dilaksakan keluar daerah seperti halnya himpaudi.
Takut bisnisnya tak cuan, pihak sekolah meminta agar orang tua murid membayar besaran yang sudah ditentukan baik ikut maupun tidak, adapaun beberapa sekolah yang meminta bagi yang tidak ikut serta membayar sebagian saja. Harapan besar bagi para orang tua siswa uluran tangan dan penyambung lidah masyarakat dari Pemerintah agar segera menindaklanjuti terkait hal tersebut sebagai bukti keseriusan dan sebagai bentuk dukungan terhadap nawacita pemerintahan presiden jokowi benar-benar terwujud.
(mf/red)
