JAKARTA, kabarSBI.com — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melayangkan kritik keras kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) terkait risiko terulangnya kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). DPR menilai persoalan keselamatan pangan dan tata kelola operasional harus menjadi perhatian serius agar program yang menyasar masyarakat luas tersebut tidak justru menimbulkan persoalan baru.
Legislator menegaskan bahwa pengelolaan makanan siap saji memiliki variabel yang sangat kompleks, mulai dari pengadaan bahan, proses memasak, distribusi hingga makanan dikonsumsi. Karena itu, risiko keracunan dinilai masih tinggi apabila tata kelola dari hulu hingga hilir belum dibenahi secara matang. DPR pun mengingatkan BGN agar tidak mengabaikan berbagai peringatan awal mengenai keamanan pangan.
DPR juga meminta penerapan regulasi dan standar keselamatan pangan, termasuk Perpres 82, sertifikasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), serta sistem Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP). BGN dinilai tidak seharusnya menjalankan program secara terlalu sentralistik, melainkan perlu memperkuat koordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta pemerintah daerah agar pengawasan di lapangan berjalan lebih efektif.
Kerumitan operasional MBG turut menjadi perhatian. DPR membandingkan sekitar 10.280 Puskesmas dengan target pembentukan sekitar 27.000 dapur Satuan Pelayanan Gizi (SPG). Setiap dapur MBG disebut dapat memiliki beban besar karena harus memproses sekitar 2.000 porsi makanan per hari, bahkan aktivitasnya dimulai sejak pukul 03.00 pagi, sementara sebagian tenaga yang terlibat merupakan relawan yang belum tentu memiliki latar belakang gizi maupun keahlian pengolahan makanan.
Meski memberikan kritik tajam, politisi PDI Perjuangan tersebut menegaskan bahwa partainya tetap mendukung program MBG sebagai intervensi untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat. Dukungan itu disebut sejalan dengan amanat kongres partai terkait upaya menangani malnutrisi dan menekan angka stunting. Di sisi lain, DPR juga menilai MBG memiliki potensi besar dalam menggerakkan perekonomian daerah melalui penguatan rantai pasok lokal.
Karena itu, BGN didorong memanfaatkan masa awal pelaksanaan program untuk membangun desain manajemen strategis yang matang dan berbasis data sebelum mengajukan kebutuhan anggaran lebih lanjut. DPR mencontohkan alokasi anggaran di Kabupaten Grobogan yang mencapai hampir Rp1 triliun per tahun dan meminta agar dana sebesar itu benar-benar memberikan dampak terhadap masyarakat serta perekonomian lokal. Kritik tersebut diharapkan menjadi masukan bagi BGN untuk memperkuat kepemimpinan, memperbaiki tata kelola, dan memastikan program MBG berjalan dengan aman serta mencapai tujuan pemenuhan gizi nasional. (red)
#MBG #MakanBergiziGratis #DPR #BGN #KeracunanMakanan #KeamananPangan #GiziNasional #ProgramMBG #BPOM #Stunting #Pemerintah #Indonesia
