Di lapangan, minuman yang beredar bukan produk oplosan atau tiruan. Sebagian besar botol disebut merupakan produk asli dari merek internasional. Namun persoalan utama diduga berada pada penggunaan pita cukai palsu, sehingga produk tersebut dapat dijual seolah-olah legal tanpa melalui kewajiban pembayaran cukai kepada negara.
Modus yang diduga digunakan adalah memanfaatkan jalur hijau dalam proses impor di pelabuhan. Dalam dokumen kepabeanan, kontainer dilaporkan berisi barang umum. Namun berdasarkan informasi yang beredar, sebagian besar muatan kontainer tersebut diduga justru berisi minuman beralkohol impor, yang disebut mencapai sekitar 90 persen dari total isi kontainer.
Setelah kontainer keluar dari pelabuhan, barang kemudian didistribusikan ke berbagai kota besar dan dijual di klub malam serta tempat hiburan elit. Harga yang lebih murah dibandingkan produk legal membuat minuman tersebut dengan cepat menguasai pasar hiburan malam.
Selain itu, dugaan lain yang mencuat adalah penggunaan pita cukai palsu yang dibuat menyerupai pita cukai resmi pemerintah. Pita cukai tersebut diduga dipesan dari luar negeri, termasuk dari Cina, dan dirancang agar terlihat seperti pita cukai asli. Namun pita tersebut disebut tidak memiliki fitur keamanan resmi seperti hologram dan watermark yang biasa digunakan pemerintah.
Sejumlah sumber juga menyebut adanya dugaan jaringan impor yang berkaitan dengan aktivitas di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Dalam informasi yang beredar, seorang importir berinisial R.O., yang disebut sebagai pemilik perusahaan berinisial PT DNM, diduga memiliki keterkaitan dengan jalur distribusi tersebut. Hingga kini, informasi tersebut masih berupa dugaan yang memerlukan pembuktian melalui penyelidikan resmi.
Yang menjadi sorotan publik adalah dugaan keterlibatan oknum aparat dalam rantai distribusi tersebut. Bea Cukai merupakan institusi yang memiliki alat dan kewenangan untuk mendeteksi barang kena cukai ilegal di pelabuhan. Namun muncul dugaan bahwa oknum tertentu justru mengetahui bahkan diduga ikut mengamankan jalur masuk barang tersebut. Dalam sejumlah informasi yang beredar, oknum tersebut bahkan disebut mendapatkan berbagai fasilitas di tempat hiburan malam yang menjual minuman tersebut.
Jika praktik ini benar terjadi, dampaknya tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan cukai yang berpotensi mencapai triliunan rupiah, tetapi juga membuka risiko kesehatan masyarakat akibat lemahnya pengawasan distribusi minuman beralkohol. Isu ini pun disebut bukan lagi sekadar rumor di kalangan industri hiburan malam.
Secara hukum, peredaran barang kena cukai tanpa pita cukai resmi merupakan pelanggaran pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Pasal 54 menyebutkan bahwa setiap orang yang menawarkan, menjual, atau menyediakan barang kena cukai tanpa pita cukai yang sah dapat dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta denda hingga sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Selain itu, pelanggaran dalam proses impor juga dapat dijerat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, dengan ancaman pidana penjara hingga 10 tahun serta denda miliaran rupiah.
Munculnya berbagai dugaan ini memicu pertanyaan publik: kapan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berani mengusut tuntas dugaan jaringan importir besar di Pelabuhan Tanjung Emas sekaligus membersihkan oknum di dalam institusi tersebut, jika memang terbukti terlibat. Penegakan hukum yang transparan dinilai penting untuk melindungi penerimaan negara dan menjaga integritas sistem pengawasan perdagangan.
(red)