Oleh: Dr. Fachrul Razi
Peneliti dan Pakar Politik Hukum Universitas Kartamulia, Purwakarta
Ada pertanyaan yang tampak sederhana, tetapi sesungguhnya menyentuh jantung penyelenggaraan negara: untuk apa sebuah pemerintahan membutuhkan kabinet yang besar?
Jawabannya tentu bukan sekadar karena Presiden memiliki kewenangan untuk membentuk kementerian. Secara konstitusional, kewenangan itu memang ada. Tetapi demokrasi tidak berhenti pada pertanyaan apakah sesuatu sah secara hukum. Demokrasi juga menuntut pertanyaan yang lebih sulit: apakah kekuasaan tersebut efektif, efisien, transparan, dan benar-benar menghasilkan manfaat bagi rakyat?
Di sinilah perdebatan mengenai kabinet gemuk menjadi relevan.
Kabinet bukan parade jabatan. Bukan pula sekadar kumpulan pejabat yang tampil dalam foto resmi di Istana. Di balik setiap jabatan terdapat kewenangan, anggaran, fasilitas, aparatur, dan keputusan yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Karena itu, semakin besar struktur pemerintahan, semakin besar pula kewajiban untuk membuktikan manfaatnya.
Jika struktur bertambah tetapi pelayanan publik tidak bergerak lebih cepat, pembangunan tidak semakin efektif, lapangan kerja tidak semakin terbuka, dan persoalan masyarakat tetap berulang, maka publik wajar mengajukan pertanyaan: apa yang sesungguhnya sedang dibesarkan—kapasitas negara atau struktur kekuasaan?
Jangan Sampai Negara Sibuk Mengurus Dirinya Sendiri
Dalam perspektif hukum tata negara, Presiden memiliki kewenangan untuk membentuk dan menata kementerian sesuai kerangka konstitusi dan undang-undang.
Namun, legalitas tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari evaluasi.
Sebuah struktur bisa sah menurut hukum sekaligus tidak efisien dalam praktik. Sebuah jabatan bisa memiliki dasar hukum, tetapi efektivitasnya tetap harus diuji. Begitu pula sebuah kementerian dapat dibentuk secara formal, tetapi publik tetap berhak mengetahui kontribusi konkret yang dihasilkan.
Logikanya sederhana: jika organisasi diperbesar, kapasitas pelayanan seharusnya ikut membesar.
Yang semestinya berkurang adalah antrean pelayanan, bukan kewenangan yang tumpang tindih. Yang semestinya semakin cepat adalah pengambilan keputusan, bukan bertambahnya meja birokrasi.
Pemerintah seharusnya mampu menjelaskan secara terbuka: apa masalah yang hendak diselesaikan dengan penambahan struktur tersebut, indikator keberhasilannya apa, berapa sumber daya yang dibutuhkan, dan kapan hasilnya dapat dirasakan masyarakat.
Tanpa penjelasan semacam itu, kabinet besar mudah dipersepsikan sebagai perluasan organisasi tanpa ukuran kinerja yang memadai.
Dan persepsi publik tidak boleh dianggap remeh.
Masalah Bukan Banyaknya Menteri, Melainkan Banyaknya Titik Kekuasaan
Salah satu persoalan yang patut diperhatikan bukan semata jumlah menteri, melainkan bertambahnya titik pengambilan keputusan.
Semakin banyak institusi yang terlibat dalam satu urusan, semakin besar pula kebutuhan koordinasi. Jika koordinasi berjalan buruk, kebijakan dapat tersendat.
Lebih buruk lagi apabila kewenangan saling beririsan.
Ketika sebuah program gagal, siapa yang bertanggung jawab?
Ketika dua kementerian mengeluarkan kebijakan yang tidak sejalan, siapa yang harus menjadi rujukan?
Ketika anggaran telah terserap tetapi target tidak tercapai, siapa yang harus menjelaskan kepada publik?
Negara tidak boleh memiliki sistem pertanggungjawaban yang kabur.
Masyarakat tidak membutuhkan birokrasi yang pandai menjelaskan mengapa sebuah persoalan bukan tanggung jawabnya. Masyarakat membutuhkan pejabat yang berani mengatakan: ini tanggung jawab saya, dan ini yang akan saya lakukan.
Di sinilah kualitas pemerintahan diuji.
Birokrasi yang sehat bukan birokrasi yang memiliki banyak meja, melainkan birokrasi yang mampu menyelesaikan persoalan dengan sedikit mungkin hambatan.
Kabinet dan Politik: Batas antara Stabilitas dan Distribusi Kekuasaan
Kita juga tidak boleh naif terhadap realitas politik.
Dalam pemerintahan demokratis, koalisi adalah bagian dari mekanisme politik. Dukungan partai dibutuhkan untuk menjaga stabilitas dan memastikan agenda pemerintahan memperoleh dukungan politik.
Tetapi ada batas yang harus dijaga.
Stabilitas politik tidak boleh berubah menjadi pembenaran untuk memperbesar struktur pemerintahan tanpa evaluasi yang memadai.
Koalisi adalah instrumen politik. Pemerintahan adalah instrumen negara.
Keduanya harus dibedakan.
Jabatan publik bukan hadiah atas dukungan politik. Jabatan publik adalah amanah yang melekat pada kepentingan masyarakat.
Karena itu, ketika ada perubahan struktur, publik berhak bertanya mengenai alasan kelembagaan di baliknya. Apa kebutuhan objektifnya? Apa masalah yang hendak diselesaikan? Apa targetnya? Bagaimana keberhasilannya akan diukur?
Pertanyaan seperti itu tidak boleh dianggap sebagai serangan terhadap pemerintah.
Justru sebaliknya, itulah fungsi kritik dalam demokrasi.
Kritik yang sehat bukan bertujuan menjatuhkan pemerintah. Kritik diperlukan agar pemerintah tidak kehilangan orientasi bahwa kekuasaan pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Uang Negara Bukan Angka di Atas Kertas
Kabinet besar juga membawa konsekuensi fiskal.
Setiap kementerian dan jabatan membutuhkan dukungan administrasi, sumber daya manusia, fasilitas, sistem kerja, dan anggaran. Karena itu, perdebatan mengenai kabinet tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan uang negara.
Tidak cukup mengatakan bahwa semuanya telah sesuai aturan.
Pertanyaan berikutnya adalah: apakah uang negara tersebut menghasilkan manfaat yang sepadan?
Inilah inti akuntabilitas.
Pemerintah tidak perlu defensif terhadap pertanyaan mengenai anggaran. Justru keterbukaan mengenai biaya dan hasil kerja akan memperkuat legitimasi pemerintahan.
Publik berhak mengetahui bukan hanya berapa besar anggaran yang digunakan, tetapi juga apa hasil yang dicapai.
Sebab setiap rupiah yang dikelola pemerintah pada dasarnya berasal dari sumber daya publik.
Ketika masyarakat membutuhkan sekolah yang layak, fasilitas kesehatan yang memadai, lapangan pekerjaan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan kepastian hukum, maka efisiensi birokrasi bukan sekadar istilah administratif.
Ia adalah persoalan keadilan.
Jangan Ukur Pemerintah dari Banyaknya Rapat
Ada kecenderungan yang harus dihindari dalam birokrasi: aktivitas dianggap sebagai prestasi.
Rapat bertambah. Forum koordinasi bertambah. Struktur bertambah. Dokumen bertambah.
Tetapi apakah persoalan masyarakat berkurang?
Ini pertanyaan yang lebih penting.
Pemerintahan tidak boleh mengukur keberhasilan hanya dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan. Ukuran akhirnya adalah perubahan yang terjadi.
Jika pelayanan publik menjadi lebih cepat, itu kinerja.
Jika kemiskinan berkurang, itu kinerja.
Jika lapangan kerja bertambah, itu kinerja.
Jika investasi tumbuh dengan kualitas yang baik, itu kinerja.
Jika hukum ditegakkan secara adil, itu kinerja.
Jika masyarakat memperoleh kepastian dan perlindungan, itu kinerja.
Sebaliknya, banyaknya rapat, konferensi pers, kunjungan kerja, atau peluncuran program tidak otomatis menunjukkan keberhasilan pemerintahan.
Negara bekerja bukan untuk terlihat sibuk. Negara bekerja untuk menyelesaikan masalah.
Siapa yang Mengawasi Mereka?
Besarnya kekuasaan harus diimbangi dengan kuatnya pengawasan.
Dalam sistem demokrasi, pemerintah tidak boleh menjadi ruang kekuasaan yang sulit disentuh oleh evaluasi publik.
DPR memiliki fungsi pengawasan sesuai kewenangannya. BPK menjalankan pemeriksaan keuangan negara sesuai mandat konstitusional dan peraturan perundang-undangan. Aparat pengawasan internal pemerintah menjalankan fungsi pengawasan administratif. Masyarakat sipil, akademisi, pers, dan publik juga memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Persoalannya adalah apakah seluruh mekanisme tersebut benar-benar bekerja secara substantif.
Pengawasan tidak boleh berhenti pada rapat dengar pendapat, laporan administratif, atau seremonial pemeriksaan.
Pengawasan harus mampu menjawab tiga pertanyaan sederhana:
Apa yang direncanakan?
Apa yang telah dikerjakan?
Apa hasilnya?
Jika jawaban atas tiga pertanyaan tersebut tidak dapat ditemukan secara jelas, maka sulit mengatakan bahwa sebuah kebijakan telah berjalan dengan akuntabel.
Presiden Perlu Berani Mengukur Kabinet dengan Angka
Pemerintah sebenarnya tidak perlu takut terhadap evaluasi.
Justru pemerintah dapat mengubah kritik terhadap kabinet gemuk menjadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa struktur besar memang memiliki alasan dan manfaat.
Caranya sederhana: tetapkan indikator kinerja yang terbuka.
Setiap kementerian harus memiliki target yang dapat diukur. Setiap program harus memiliki indikator keberhasilan. Setiap penggunaan anggaran harus dapat diuji. Dan setiap pejabat harus siap dievaluasi berdasarkan hasil, bukan semata-mata berdasarkan posisi.
Dengan demikian, perdebatan mengenai kabinet gemuk tidak lagi menjadi perdebatan politik yang emosional.
Publik dapat menilainya berdasarkan data.
Jika kabinet besar menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, pembangunan lebih merata, ekonomi lebih produktif, dan kesejahteraan meningkat, maka struktur besar dapat dibenarkan secara substantif.
Namun apabila hasilnya tidak sebanding dengan biaya dan kompleksitas yang ditimbulkan, pemerintah harus memiliki keberanian untuk melakukan koreksi.
Pemerintahan yang kuat bukan pemerintahan yang tidak pernah mengakui kekurangan. Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang berani mengevaluasi dirinya sendiri.
Jangan Sampai Kabinet Gemuk, Rakyat Justru Kurus
Pada akhirnya, perdebatan ini bukan tentang apakah Presiden boleh memiliki banyak menteri.
Bukan pula tentang apakah setiap pejabat tambahan pasti tidak diperlukan.
Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah struktur kekuasaan tersebut mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih baik.
Negara membutuhkan pejabat yang kompeten, bukan sekadar banyak.
Negara membutuhkan koordinasi yang menghasilkan keputusan, bukan sekadar rapat.
Negara membutuhkan birokrasi yang menyelesaikan persoalan, bukan birokrasi yang sibuk mempertahankan batas kewenangan.
Dan negara membutuhkan anggaran yang menghasilkan manfaat, bukan sekadar anggaran yang terserap.
Kabinet besar bisa menjadi kekuatan jika setiap bagian memiliki fungsi yang jelas, kewenangan yang tegas, koordinasi yang efektif, serta ukuran kinerja yang dapat diuji.
Tetapi kabinet besar juga dapat menjadi beban apabila hanya memperpanjang rantai birokrasi, memperbesar biaya, dan memperumit pertanggungjawaban.
Karena itu, kritik terhadap kabinet gemuk bukanlah penolakan terhadap pemerintah. Kritik adalah pengingat bahwa kekuasaan yang sah tetap harus menghasilkan manfaat yang sahih bagi rakyat.
Pada akhirnya, sejarah tidak akan mengingat sebuah pemerintahan hanya karena jumlah menterinya.
Sejarah akan mengingat apakah pemerintahan tersebut mampu memperbaiki kehidupan rakyatnya.
Maka pertanyaannya bukan lagi:
“Berapa banyak pejabat yang duduk di kabinet?”
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:
“Apa yang berubah dalam kehidupan rakyat karena mereka berada di sana?”
Sebab negara tidak menjadi kuat karena kabinetnya panjang.
Negara menjadi kuat ketika institusinya bekerja, hukumnya tegak, anggarannya bertanggung jawab, dan rakyat benar-benar merasakan manfaat dari kekuasaan yang dijalankan atas nama mereka.
Penulis:
Dr. Fachrul Razi
Peneliti dan Pakar Politik Hukum Universitas Kartamulia, Purwakarta
