JAKARTA, kabarSBI.com – Gerai Hukum Art & Rekan, yang berfokus pada layanan advokasi, memandang bahwa dalam hukum jual beli di Indonesia, istilah jual beli lepas dan jual beli putus pada dasarnya merujuk pada jenis transaksi yang sama. Kedua istilah tersebut menggambarkan pengalihan kepemilikan barang secara penuh dan langsung kepada pembeli setelah harga disepakati dan dibayarkan.
Tidak terdapat perbedaan mendasar dalam jenis kejahatan yang dapat muncul pada kedua bentuk transaksi tersebut. Potensi munculnya kejahatan berhubungan dengan pelanggaran hukum pidana umum, seperti penipuan atau penggelapan, bukan karena perbedaan istilah atau bentuk perjanjiannya.
Perspektif Hukum Jual Beli
Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), jual beli adalah suatu perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lainnya membayar harga yang dijanjikan.
Karakteristik Utama Jual Beli Lepas/Putus
1. Pengalihan Kepemilikan Penuh
Kepemilikan dan segala risiko yang melekat pada barang (seperti kerusakan atau kehilangan) berpindah sepenuhnya kepada pembeli setelah transaksi selesai.
2. Pembayaran Sekali Lunas (Umumnya)
Pembayaran dilakukan secara penuh di muka atau sesuai kesepakatan yang langsung mengakhiri kewajiban finansial pembeli kepada penjual.
Dengan demikian, jual beli lepas dan jual beli putus adalah praktik jual beli biasa yang mengakibatkan berpindahnya hak kepemilikan secara penuh kepada pembeli.
Jenis Kejahatan yang Mungkin Terjadi
Kejahatan dalam transaksi jual beli—baik “lepas” maupun “putus”—dapat terjadi apabila salah satu pihak melakukan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Potensi kejahatan tersebut antara lain:
1. Penipuan (Pasal 378 KUHP)
Terjadi apabila penjual dengan sengaja menggunakan:
– tipu muslihat,
– rangkaian kebohongan,
– atau identitas palsu,
untuk membujuk pembeli menyerahkan uang, padahal barang yang dijanjikan tidak ada, cacat tersembunyi, atau tidak sesuai spesifikasi.
2. Penggelapan (Pasal 372 KUHP)
Terjadi apabila salah satu pihak yang pada awalnya menguasai barang atau uang secara sah, kemudian secara melawan hukum memiliki barang atau uang tersebut, bukannya menyerahkannya sesuai perjanjian.
3. Penyerahan Barang Lain (Pasal 383 KUHP)
Penjual dengan sengaja menyerahkan barang yang:
– jenisnya berbeda,
– keadaannya tidak sesuai,
– atau jumlahnya tidak sama,
– dengan maksud menipu atau merugikan pembeli.
4. Penadahan (Pasal 480 KUHP)
Pembeli dapat terlibat tindak pidana apabila:
pada awalnya tidak tahu, tetapi kemudian patut menduga,
atau mengetahui bahwa barang yang dibeli berasal dari hasil tindak pidana (misalnya pencurian atau penggelapan),
namun tetap melanjutkan transaksi atau mempertahankan penguasaan atas barang tersebut.
Penutup
Istilah jual beli lepas dan jual beli putus dalam praktik hukum perdata sama-sama merujuk pada transaksi jual beli biasa yang berakibat pada pengalihan kepemilikan secara penuh kepada pembeli. Kejahatan yang muncul dalam transaksi tersebut bukanlah kejahatan yang bersifat khusus atau lahir dari jenis perjanjiannya, melainkan merupakan pelanggaran hukum pidana umum seperti penipuan, penggelapan, atau penadahan yang berfokus pada tindakan, niat jahat, dan perbuatan curang dari salah satu pihak.
(red)
