TANGERANG, kabarSBI.com – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten, tengah menjadi sorotan setelah ditemukan sejumlah persoalan dalam proses distribusi makanan. Temuan tersebut meliputi dugaan pelanggaran standar operasional prosedur (SOP), ketidaksesuaian kualitas menu, hingga kapasitas produksi dapur umum yang melebihi batas ideal sehingga distribusi logistik program harus dievaluasi.

Dikutip dari Targetberita.co.id, dugaan ketidaksesuaian muncul pada pendistribusian menu MBG yang berlangsung pada Selasa (19/5/2026). Berdasarkan hasil konfirmasi di lapangan, dokumentasi foto menu yang dikirimkan pengelola kepada Kantor Pusat MBG disebut berbeda dengan makanan yang diterima para penerima manfaat. Perbedaan tersebut memunculkan dugaan adanya perubahan menu yang tidak sesuai dengan standar gizi yang telah ditetapkan.

Menanggapi temuan tersebut, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Kampung Melayu Timur, M. Jalaludin, mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program di wilayah Teluknaga. Ia meminta klarifikasi resmi terkait dugaan manipulasi menu serta proses pengolahan makanan yang dinilai tidak sesuai prosedur. Menurutnya, apabila tidak ada penjelasan yang memadai, pihaknya akan menyampaikan laporan kepada Kantor Pusat MBG hingga Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang.

Sementara itu, Koordinator Lapangan MBG Teluknaga, Ade Rahman Hakim, menjelaskan bahwa dapur umum sempat melakukan inovasi dengan menyajikan menu “telur sate” bernilai Rp15.000 yang dipadukan dengan daging dan sayuran. Namun, menu tersebut membutuhkan beberapa tahapan produksi, mulai dari proses pengukusan, pemotongan, penusukan, hingga penggorengan. Karena keterbatasan waktu dan tingginya target produksi, sebagian tahapan tidak dijalankan sesuai prosedur sehingga hasil akhir dinilai tidak memenuhi standar kualitas maupun gizi. Selain itu, koki dapur juga disebut menambahkan saus racikan sendiri yang tidak sesuai dengan instruksi awal.

Ade mengungkapkan bahwa salah satu penyebab utama persoalan tersebut adalah kapasitas dapur yang telah melampaui batas ideal. Saat ini jumlah penerima manfaat MBG di wilayah Teluknaga mencapai sekitar 3.446 anak yang tersebar di sekolah dan posyandu, sedangkan kapasitas efektif dapur umum hanya sekitar 2.500 porsi per hari. Kondisi tersebut membuat dapur harus memproduksi lebih dari 3.000 porsi setiap hari. Pengelolaan program di wilayah ini berada di bawah Yayasan Bahari Indonesia Emas, sementara pemerintah telah mengoperasikan 13 dapur umum dan tengah membangun 15 dapur tambahan untuk meningkatkan kapasitas layanan.

Selain persoalan kapasitas produksi, pengawasan mutu juga menjadi perhatian masyarakat. Warga menilai peran tenaga ahli gizi yang ditugaskan melakukan pengawasan di lapangan masih perlu ditingkatkan agar kualitas makanan tetap terjaga. Di sisi lain, pengelola menjelaskan bahwa anggaran per porsi terdiri dari paket Rp13.000 untuk balita hingga siswa SD kelas 3 dan paket Rp15.000 untuk siswa SD kelas 4 hingga SMA serta ibu hamil, dengan rincian alokasi untuk bahan baku, sewa fasilitas, dan biaya operasional. Masyarakat berharap evaluasi menyeluruh segera dilakukan agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan transparan, memenuhi standar gizi, dan memberikan manfaat sesuai tujuan pemerintah.

(tim/red)

Post Views: 56