Ketua AWP Soroti Pentingnya Kapitasi Berbasis Kinerja dalam Meningkatkan Mutu Layanan Kesehatan

PANGANDARAN, kabarSBI.com – Ketua Aliansi Wartawan Pasundan (AWP), N. Nurhadi, menyoroti pentingnya penerapan sistem Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) sebagai langkah strategis dalam mendorong peningkatan mutu pelayanan kesehatan di tingkat fasilitas layanan dasar.

Hal tersebut disampaikan Nurhadi pada Selasa (24/02/2026). Ia menjelaskan bahwa Kapitasi Berbasis Kinerja merupakan sistem pembayaran yang tidak semata-mata dihitung dari jumlah pasien atau layanan yang diberikan, melainkan berdasarkan capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

“KBK mendorong fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit untuk lebih fokus pada hasil dan kualitas pelayanan. Jadi bukan hanya kuantitas, tetapi bagaimana target-target pelayanan kesehatan bisa benar-benar tercapai,” ujarnya.

Dalam sistem KBK, terdapat sejumlah indikator yang menjadi tolok ukur capaian kinerja. Di antaranya capaian imunisasi, pelayanan antenatal (ANC), persalinan oleh tenaga kesehatan, pelayanan postnatal (PNC), pelayanan keluarga berencana (KB), deteksi dini penyakit seperti TB dan HIV, hingga tingkat kepuasan pasien.

Menurut Nurhadi, setiap indikator memiliki target yang harus dicapai. Skor capaian dihitung dengan membandingkan capaian aktual terhadap target yang ditetapkan, kemudian dikalikan 100. Misalnya, jika target imunisasi sebesar 90 persen dan capaian aktual 85 persen, maka skor capaian mencapai 94,4.

“Skor ini kemudian dikalikan dengan bobot masing-masing indikator sesuai prioritas. Total skor itulah yang menjadi dasar perhitungan besaran kapitasi yang diterima fasilitas kesehatan,” jelasnya.

Secara umum, rumus perhitungan kapitasi berbasis kinerja adalah total skor capaian dikalikan tarif kapitasi, lalu dibagi 100. Skor capaian sendiri biasanya berada dalam rentang 0 hingga 100, dengan kategori mulai dari tidak memenuhi target hingga melebihi target.

Nurhadi menilai, penerapan KBK yang konsisten dan transparan dapat menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan akuntabilitas layanan kesehatan. Selain itu, sistem ini juga mendorong tenaga kesehatan untuk lebih proaktif dalam upaya promotif dan preventif, bukan hanya kuratif.

Ia berharap pemerintah daerah dan instansi terkait terus melakukan evaluasi serta sosialisasi agar implementasi KBK berjalan optimal dan benar-benar berdampak pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

“Tujuan akhirnya tentu pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas dan masyarakat yang semakin terlayani dengan baik,” pungkasnya.

(as/red)