JAKARTA, kabarSBI.com – Besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Ketua II Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (DPP LPK-RI), Agung Sulistio, yang menilai evaluasi terhadap efektivitas program perlu dilakukan secara berkala guna memastikan penggunaan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, 18 Juli 2026.
Menurut Agung, Program MBG memiliki tujuan yang baik, yakni meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia. Namun, besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah juga harus diimbangi dengan pengawasan dan evaluasi menyeluruh terhadap hasil yang dicapai.
“Program ini memiliki niat yang baik. Akan tetapi, dengan anggaran yang sangat besar, pemerintah perlu memastikan bahwa manfaatnya benar-benar maksimal. Jika setelah dilakukan evaluasi terdapat ruang untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, maka penguatan sektor kesehatan dan pendidikan patut dipertimbangkan sebagai prioritas,” kata Agung Sulistio, Sabtu (18/7/2026).
Agung menilai, sektor kesehatan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan fasilitas pelayanan kesehatan, kebutuhan tenaga medis, pemerataan layanan kesehatan, serta upaya penanganan stunting dan peningkatan gizi masyarakat secara menyeluruh.
Di bidang pendidikan, menurutnya, masih banyak sekolah yang memerlukan rehabilitasi, peningkatan sarana dan prasarana, pemerataan kualitas pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru, hingga perluasan akses beasiswa bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu.
“Investasi terbesar bangsa adalah kesehatan dan pendidikan. Kedua sektor tersebut menjadi fondasi utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul, produktif, dan mampu bersaing di masa depan,” ujarnya.
Sebagai Ketua II DPP LPK-RI, Agung juga menegaskan bahwa setiap penggunaan anggaran negara harus berlandaskan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Menurutnya, evaluasi terhadap program pemerintah merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk penolakan terhadap suatu kebijakan.
Di sisi lain, pemerintah menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, mendukung konsentrasi belajar, serta membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang.
Karena itu, Agung berharap evaluasi terhadap pelaksanaan MBG dilakukan secara objektif, berbasis data, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Yang paling penting adalah bagaimana uang rakyat yang bersumber dari APBN dapat digunakan secara optimal, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, khususnya melalui sektor kesehatan dan pendidikan,” tutup Agung Sulistio.
(red)
