Ketua Gerakan Perjuangan Pemuda Bengkulu, Roydi, menegaskan bahwa persoalan parkir di Bengkulu tidak lagi bisa dianggap sepele. Ia menilai, terdapat sejumlah indikasi kuat yang mengarah pada potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat lemahnya pengelolaan dan pengawasan di lapangan.
“Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan sistemik dalam pengelolaan parkir. Jika tidak segera dibenahi, potensi kebocoran PAD akan terus terjadi dan merugikan daerah,” tegas Roydi.
Ia menambahkan, hearing yang digelar DPRD harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh, bukan sekadar formalitas. Menurutnya, langkah konkret harus segera diambil agar persoalan ini tidak berlarut-larut.
Roydi secara tegas meminta agar dilakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan retribusi parkir, guna mengungkap secara transparan alur pendapatan serta potensi penyimpangan yang terjadi.
“Kami mendesak adanya audit total. Jika ditemukan pelanggaran, maka penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mendorong DPRD Kota Bengkulu untuk memperkuat fungsi pengawasan serta memberikan rekomendasi yang jelas dan terukur kepada instansi terkait agar segera melakukan pembenahan sistem.
Roydi memastikan pihaknya akan terus mengawal persoalan ini hingga ada langkah nyata dari pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa isu retribusi parkir bukan hanya soal pendapatan, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan.
“Kami akan terus mengawal hingga ada perubahan nyata. Ini menyangkut kepentingan masyarakat luas dan integritas pengelolaan keuangan daerah.
(algapi/red)