JAKARTA, kabarSBI.com – Komisi III DPR RI menegaskan kesepakatan politik bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah naungan Presiden Republik Indonesia. Keputusan ini dipandang sebagai langkah strategis dan konstitusional guna menjaga stabilitas nasional serta memperkuat profesionalisme institusi kepolisian.
Kesepakatan tersebut mengemuka dalam pembahasan Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Mayoritas anggota menilai bahwa struktur Polri di bawah Presiden masih relevan dan diperlukan di tengah tantangan keamanan yang semakin kompleks, baik dari ancaman internal maupun dinamika global.
Dukungan kuat juga datang dari berbagai partai politik lintas fraksi di parlemen. PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), serta sejumlah partai lainnya sepakat bahwa Polri harus tetap berada dalam satu garis komando nasional yang jelas di bawah Presiden.
Menurut pandangan fraksi-fraksi tersebut, Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki legitimasi konstitusional untuk mengendalikan kebijakan strategis keamanan nasional. Dengan Polri berada langsung di bawah Presiden, efektivitas koordinasi antarlembaga negara diyakini akan semakin kuat tanpa mengurangi fungsi pengawasan DPR.
Dukungan terhadap posisi Polri ini juga datang dari kalangan media nasional. Agung Sulistio, Ketua Umum Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT), secara terbuka menyatakan dukungan penuh terhadap Polri yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.
Selain menjabat sebagai Ketua Umum GMOCT, Agung Sulistio juga merupakan Pemimpin Redaksi kabarsbi.com. Ia menilai bahwa kejelasan struktur komando Polri akan memperkuat independensi, akuntabilitas, serta memudahkan media dan publik dalam melakukan kontrol sosial terhadap institusi kepolisian.
Dengan menguatnya dukungan dari Komisi III DPR RI, partai-partai politik lintas fraksi, serta elemen media nasional, posisi Polri di bawah Presiden semakin memperoleh legitimasi politik dan sosial. Ke depan, konsistensi reformasi internal dan keterbukaan institusi menjadi kunci utama agar kepercayaan publik terhadap Polri terus meningkat.
(as/red)