Kondisi tersebut memicu gelombang aksi mogok massal. Sekitar 80 persen kapal nelayan dilaporkan memilih bersandar di pelabuhan karena biaya operasional yang membengkak tidak lagi sebanding dengan hasil tangkapan. Aktivitas perikanan pun mendadak senyap, seperti mesin yang kehabisan bahan bakar di tengah lautan.
Ketua DPD Himpunan Nelayan Jawa Tengah, Riswanto, mengungkapkan bahwa nelayan dengan kapal di atas 30 Gross Ton (GT) menjadi kelompok paling terdampak. Pasalnya, mereka tidak memiliki akses terhadap BBM bersubsidi sehingga sepenuhnya bergantung pada solar non-subsidi dengan harga tinggi.
Riswanto menegaskan pihaknya mendesak pemerintah untuk segera menetapkan harga khusus BBM bagi nelayan, yakni di kisaran Rp10.000 hingga Rp12.000 per liter. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi kunci agar aktivitas perikanan tangkap tetap berjalan dan tidak semakin terpuruk.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, Hadi Santosa, menyatakan bahwa pemerintah daerah telah menyampaikan aspirasi nelayan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Saat ini, pihaknya masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat yang juga melibatkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan.
Dampak dari mogok massal ini meluas hingga ke berbagai sektor. Tidak hanya nelayan dan awak kapal, tetapi juga pekerja di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) serta pelaku usaha pengolahan ikan rumahan yang kini kesulitan mendapatkan bahan baku. Para nelayan berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret, termasuk melibatkan mereka dalam penentuan kebijakan harga, agar tercipta solusi yang adil dan berkelanjutan bagi masa depan sektor perikanan.
(red)