PEMALANG, kabarSBI.com – Kebijakan larangan jajan dan jualan di depan pagar MTs Negeri 1 Pemalang yang viral pada 31 Januari 2026 lalu menuai sorotan publik. Alih-alih dinilai melindungi keselamatan siswa, aturan tersebut justru dianggap bertolak belakang dengan logika keamanan dan berdampak langsung pada mata pencaharian pedagang kecil, 4 Februari 2026.

Banner bertuliskan “Dilarang Membeli Jajan di Depan Pagar MTs Negeri 1 Pemalang” dipasang setelah adanya teguran terhadap pedagang. Namun yang menjadi sorotan, pedagang tidak hanya dilarang berjualan di dalam pagar sekolah, tetapi juga di luar pagar sisi barat, yang selama ini dianggap paling aman bagi siswa.

Ironisnya, pihak sekolah justru menyarankan pedagang berjualan di sisi timur jalan, yang secara otomatis membuat siswa harus menyeberang jalan umum jika ingin membeli jajanan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar dari warga:

di mana letak perlindungan keselamatan siswa jika mereka justru diarahkan menyeberang jalan?

Sejumlah pedagang mengaku keberatan bukan karena menolak aturan, melainkan karena lokasi alternatif yang disarankan dinilai berbahaya. Mereka menyatakan hanya mencari nafkah harian dan tidak pernah berniat mengganggu aktivitas sekolah.

Dari sisi kewenangan, area di depan pagar sekolah disinyalir merupakan ruang publik, sehingga larangan total tanpa dasar peraturan daerah dinilai lemah secara hukum. Hingga kini, banner larangan tersebut tidak mencantumkan dasar hukum maupun koordinasi resmi dengan pemerintah desa, Dinas Perhubungan, atau Satpol PP.

Pengamat sosial menilai, kebijakan ini mencerminkan penataan yang reaktif dan minim dialog, di mana pedagang kecil menjadi pihak paling terdampak. Padahal, penataan bisa dilakukan dengan pendekatan yang lebih manusiawi, seperti penentuan zona aman di sisi yang sama dengan sekolah, tanpa memutus mata pencaharian warga.

“Keselamatan siswa itu penting, tapi jangan sampai dalih keselamatan justru menciptakan risiko baru dan mengorbankan rakyat kecil,” ujar salah satu warga sekitar.

Hingga berita ini beredar, belum ada klarifikasi resmi dari pihak sekolah terkait dasar kebijakan dan solusi jangka panjang bagi pedagang terdampak.

(red)

Post Views: 574