JAKARTA, kabarSBI.com — Program MBG tengah menjadi perhatian publik setelah muncul tudingan yang menyebut program tersebut sebagai “sarang korupsi”. Isu ini memicu perdebatan luas mengenai tata kelola, transparansi anggaran, serta mekanisme pengawasan dalam pelaksanaannya. Sejumlah pihak mendesak pemerintah memberikan penjelasan terbuka guna meredam polemik yang berkembang.
Menanggapi hal itu, Komjen (Purn) Dharma Pongrekun menyampaikan bahwa setiap kebijakan publik harus siap diawasi dan dievaluasi secara objektif. Menurut dia, tudingan serius seperti dugaan praktik koruptif tidak dapat dibiarkan tanpa klarifikasi berbasis data. “Jika ada indikasi penyimpangan, harus diaudit secara independen dan ditindak sesuai hukum. Jika tidak terbukti, pemerintah juga wajib menyampaikan penjelasan secara transparan,” ujarnya.
Dharma menilai, transparansi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi, termasuk terkait perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program. Dalam negara hukum, kata dia, setiap penggunaan anggaran publik harus dapat dipertanggungjawabkan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Dharma yang memiliki rekam jejak panjang di bidang penegakan hukum dan keamanan nasional. Pada 2018, ia ditugaskan sebagai Perwira Tinggi Bareskrim Polri yang diperbantukan pada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Ia kemudian menjabat Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi BSSN, serta Wakil Kepala BSSN pada 2019.
Pada 2021, Dharma dipercaya sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Jianbang Lemdiklat Polri sebelum memasuki masa pensiun pada Januari 2024 sebagai Pati Lemdiklat Polri.
Menurut Dharma, polemik seputar MBG sebaiknya tidak berhenti pada perdebatan opini. Ia mendorong agar persoalan tersebut diselesaikan melalui mekanisme audit dan pengawasan yang profesional. “Yang terpenting adalah menjaga integritas dan kepercayaan publik,” katanya.
Hingga kini, pemerintah belum memberikan keterangan resmi secara rinci terkait tudingan tersebut. Namun, sejumlah kalangan menilai evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program dapat menjadi langkah penting untuk memastikan akuntabilitas sekaligus menjaga stabilitas kepercayaan publik.
(as/red)
