JAKARTA, kabarSBI.com –Pedagang Pasar Senen melakukan aksi demonstrasi ke kantor Gubernur DKI Jakarta. Kedatangan para pedagang di balai kota itu dalam rangka menolak pungutan liar (Pungli) dan segala bentuk pengutan serta aturan yang tidak sesuai peraturan pemprov DKI Jakarta.
Kelompok yang menamakan diri Persatuan Pedagang Pasar Senen (PPP Senen) dalam siaran persnya menyatakan pedagang pasar senin meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memberikan perhatiannya.
Gubernur diminta memperhatikan dan mengevaluasi Direksi Perumda PD Pasar Jaya dan PT Jaya Real Properti. Sebab, Pasar Senin, Jakarta Pusat banyak putusan dan aturan yang tidak berpihak kepada para pedagang.
“Mereka (pengelola) tidak mempunyai dasar hukum yang jelas sehingga membuat kami pedagang Pasar Senen resah,” ungkap Zahidi, kordinator PPP Senen, bersama Ketua Umum Nadi Setiadi dan Sekjen Miftahul Huda dalam siaran pers yang diterima redaksi, Senin, 8/10/2018.
Dari 10 tuntutan diantaranya para pedagang pasar senen meminta diberlakukan tarif biaya pengelolaan pasar (BPP) yang dinilai tidak memperhatikan waktu, selain itu hilangkan pungutan biaya sara umum (BSU).
“Pemberlakuan tarif BPP yang tidak memperhatikan waktu dan sarana dari gedung baru blok III seperti pintu masuk dari sisi barat dan sisi timur yang masih berhalang halte serta belum mulai dibangunnya jembatan penghubung antara blok III dan blok IV seperti yang telah di janjikan PT JRP selaku pengembang,” katanya.
“Adanya BSU yang terdiri dari lift, toilet, eskalator, seharusnya BSU tidak perlu dibpungut lagi karena sarana-sarana tersebut merupakan fasilitas umum yang memang wajib dibangun oleh pengembang,” pungkasnya. (weli/r/as)