Para nelayan berharap pihak terkait menindak tegas dugaan perusahaan galangan kapal yang tanpa nama badan usaha di wilayah Pemalang melanggar UU RI Nomor 45 Tahun 2009 pada pasal 1 ayat 1 bahwa setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
Menurut team Sahabat Bhayangkara Indonesia ( SBI )saat menemui para nelayan meminta agar dibantu untuk pelaporan dan mengawal proses laporan dugaan terkait galangan kapal dan tindakan yang merugikan nelayan lokal kepada pihak yang berwewenang, ucap team SBI.
Nelayan berharap agar pengusaha galangan kapal saudara KR dan RD segera ditindak karena keberadaannya yang diduga ilegal dan mengganggu para nelayan lokal. (team/red)