Setelah diamankan, Syamsul Auliya Rachman langsung dibawa menuju Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan proses penjemputan tersebut. “Di jalan (ke Gedung Merah Putih, Jakarta),” ujar Fitroh saat dikonfirmasi wartawan, menandakan bahwa proses hukum terhadap kepala daerah itu bergerak cepat.
OTT terhadap Bupati Cilacap ini menambah panjang daftar kepala daerah yang terseret kasus korupsi. Penindakan cepat yang dilakukan KPK menjadi bukti bahwa lembaga tersebut masih agresif memburu praktik-praktik rasuah di tingkat pemerintahan daerah, terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dan transaksi ilegal.
Meski demikian, KPK belum membeberkan secara rinci perkara yang menjerat Syamsul Auliya Rachman. Namun berdasarkan pola OTT sebelumnya, kasus tersebut diduga berkaitan dengan praktik suap atau gratifikasi yang melibatkan kepentingan proyek atau kebijakan di lingkungan pemerintah daerah.
Tim penindakan KPK diketahui bergerak cepat sejak pagi hari dalam operasi tersebut. Sejumlah pihak lain juga disebut ikut diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Seluruh pihak yang terjaring OTT akan menjalani pemeriksaan awal sebelum KPK menentukan status hukum mereka dalam waktu 1×24 jam.
Peristiwa ini sontak memicu kehebohan di Cilacap. Publik dan berbagai kalangan menanti penjelasan resmi KPK mengenai kronologi lengkap serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pusaran kasus tersebut. Banyak pihak berharap pengusutan dilakukan secara transparan dan menyentuh seluruh aktor yang terlibat.
OTT terhadap Syamsul Auliya Rachman menjadi pengingat keras bahwa praktik korupsi di jabatan publik tetap menjadi ancaman serius bagi tata kelola pemerintahan. KPK pun kembali menegaskan bahwa tidak ada jabatan yang kebal hukum, dan setiap penyalahgunaan kekuasaan akan berujung pada proses hukum tanpa kompromi.
(red)