Salah satu peserta berinisial S, yang telah mengabdi belasan tahun sebagai tenaga honorer dan pembantu administrasi desa, mengaku kecewa dengan proses seleksi. Ia menilai hasil tes tertulis seolah telah ditentukan sejak awal.
“Saya sudah lama mengabdi dan paham kerja pemerintahan desa. Namun tes tertulis yang kami ikuti hasilnya seperti sudah diarahkan,” ujarnya kepada awak media.
Melalui pesan WhatsApp, S mengungkapkan bahwa dirinya sebenarnya enggan mengikuti tes karena telah mendengar informasi mengenai peserta yang akan diluluskan. Namun, ia tetap hadir karena merasa hal tersebut merupakan kewajiban.
Informasi yang berkembang menyebutkan, S berencana mengundurkan diri dari statusnya sebagai tenaga honorer di pemerintahan desa karena merasa dikecewakan oleh proses seleksi.
Kritik Terhadap Pelaksanaan Tes
Sejumlah peserta lain juga menyampaikan keluhan serupa. Mereka menilai tes tertulis yang digelar terbuka hanya menjadi formalitas tanpa jaminan integritas hasil. Beberapa kejanggalan yang disoroti antara lain pembuatan soal yang terkesan mendadak, pengawasan yang dinilai longgar, serta dugaan perlakuan berbeda terhadap peserta tertentu.
“Jika nilai tes menjadi penentu utama, seharusnya semua peserta diperlakukan sama,” ujar salah satu peserta.
Isu Konflik Kepentingan
Kecurigaan publik semakin menguat setelah beredar informasi mengenai dugaan hubungan kekerabatan antara beberapa peserta dengan elite pemerintahan desa. Dua nama yang mencuat adalah Wilson AB (Formasi Perencanaan) dengan nilai 82 dan Nurdiyana Handayani (Formasi Umum dan TU) dengan nilai 78.
Meski belum terbukti secara resmi, isu tersebut memicu pertanyaan masyarakat mengenai objektivitas dan independensi panitia seleksi.
Desakan Transparansi
Peserta seleksi dan warga mendesak agar panitia seleksi serta pemerintah desa membuka hasil nilai tes secara terbuka, termasuk metode penilaian dan dasar penetapan kelulusan. Mereka juga meminta keterlibatan pihak kecamatan dan inspektorat untuk melakukan evaluasi independen.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Kabunan belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan kecurangan dalam seleksi perangkat desa tersebut.
(Red/MF)