JAKARTA, kabarSBI.com – Plt Deputi Bidang Persidangan, Suprihartini, mengapresiasi peningkatan kualitas Layanan Keprotokolan dari Bagian Protokol Setjen DPR RI terhadap Pimpinan dan Anggota DPR RI pada tahun 2022. Diketahui, berdasarkan hasil survei tentang Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan keprotokolan tahun 2022 mendapat nilai 3.33.
“Alhamdulillah tingkat keluhan dari Bapak/Ibu anggota sudah menurun, dan ini merupakan suatu prestasi dari kinerja Bapak/Ibu semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat,” ungkap Suprihartini saat membuka acara Bimbingan Teknis Keprotokolan yang diadakan Bagian Protokol Setjen DPR RI pada Kamis (9/3/2023) malam di Serpong, Tangerang Selatan.
Suprihartini mengingatkan bahwa tahun 2023 sudah merupakan tahun politik. Artinya, para Anggota DPR akan lebih banyak kunjungan ke Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing untuk mempersiapkan Pemilu 2024.
“Pimpinan dan anggota akan semakin aktif kunjungan ke Dapil. Ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi rekan-rekan di Bagian Protokol untuk siap melayani baik dari aspek pelayanan di bandara, pendampingan maupun acara. Jadi, tolong kondisi ini dipersiapkan dengan baik, dari sisi manajerial maupun kondisi fisik dan mental setiap petugas,” papar Suprihartini.
Suprihartini juga mengingatkan bagian Protokol terkait persiapan sidang bersama tahunan 16 Agustus 2023 mendatang. Menurutnya, meskipun pada tahun ini sidang bersama akan diselenggarakan oleh Sekretariat DPD, namun Bagian Protokol DPR pun pasti akan dimintai dukungan dan bantuannya.
“Jadi, mohon dipersiapkan baik-baik sedari sekarang, mengingat ini sudah bulan Maret yang artinya kita hanya punya waktu persiapan kurang lebih 5 bulan. Tolong diantisipasi kendala-kendala yang mungkin muncul di sidang bersama pada tahun politik ini dan siapkan solusinya,” imbuh Suprihartini.
Terakhir, Suprihartini berharap seluruh SDM bagian protokol Setjen DPR RI terus meningkatkan kekompakannya. Ia meminta para Protokol di tiap Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terus meningkatkan kemampuan koordinasi, baik dengan mitra kerja komisi maupun dengan Bagian Protokol sendiri. Sehingga, diharapkan tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dan tidak menimbulkan masalah-masalah yang sebenarnya bisa dihindari. (eki/rdn/red)
