PEMALANG, kabarSBI.com – Rencana anggaran sebesar Rp36 juta untuk pembuatan video vlog oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang memicu polemik di tengah masyarakat. Informasi tersebut pertama kali ramai diperbincangkan setelah beredar di media sosial melalui akun X X (Twitter) @Jateng_Twit, yang kemudian memantik kritik warganet, 4 April 2026.
Anggaran tersebut diketahui dialokasikan untuk 15 video vlog, yang berarti sekitar Rp2,4 juta per video. Meski pihak dinas telah memberikan klarifikasi, publik tetap mempertanyakan urgensi penggunaan anggaran tersebut di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang dinilai masih berat.
Klarifikasi Kepala Diskominfo
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang, Dian Ika Siswati, menjelaskan bahwa biaya tersebut digunakan untuk produksi konten promosi kegiatan daerah.
Menurutnya, pembuatan vlog melibatkan beberapa tahapan seperti:
- Konsep kreatif
- Proses pengambilan gambar
- Editing video
- Publikasi digital
Konten tersebut rencananya digunakan untuk mempromosikan berbagai agenda daerah, termasuk kegiatan budaya seperti Festival Wong Gunung.
Namun ia menegaskan bahwa program tersebut belum dilaksanakan dan masih dalam tahap evaluasi setelah munculnya kritik publik.
Kritik Publik: Prioritas Anggaran Dipertanyakan
Meski nilai Rp2,4 juta per video dinilai sesuai dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam standar pengadaan pemerintah, sejumlah warga menilai penggunaan anggaran tersebut kurang sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Seorang warga Pemalang yang enggan disebutkan namanya menyampaikan bahwa dana sebesar itu bisa dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak.
“Kalau Rp36 juta itu dipakai untuk bantuan modal UMKM atau bantuan sembako bagi warga yang kesulitan, manfaatnya akan lebih langsung terasa daripada hanya jadi video di media sosial.”
Kritik yang muncul di masyarakat antara lain menyangkut beberapa hal:
1. Efektivitas Promosi
Publik mempertanyakan apakah video vlog tersebut benar-benar mampu meningkatkan ekonomi masyarakat, atau sekadar menjadi konten promosi instansi.
2. Skala Prioritas APBD
Di tengah kebutuhan pembangunan desa, infrastruktur, dan pelayanan publik, pengeluaran untuk produksi konten dinilai sebagian warga belum menjadi prioritas utama.
3. Transparansi Anggaran
Kasus ini juga menyoroti pola klarifikasi yang muncul setelah isu viral, yang dinilai menunjukkan perlunya peningkatan transparansi sejak awal proses perencanaan anggaran.
Sorotan Media Sosial
Perdebatan di media sosial terus berkembang sejak informasi ini muncul di X (Twitter). Sebagian pengguna menilai biaya tersebut masih wajar untuk produksi video, sementara lainnya menilai pemerintah daerah seharusnya lebih peka terhadap kondisi masyarakat.
Topik ini juga menjadi bahan diskusi di sejumlah forum publik dan media lokal.
Pemkab Diminta Evaluasi
Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai polemik ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat transparansi dan komunikasi kepada masyarakat terkait penggunaan anggaran daerah.
Masyarakat kini menunggu langkah lanjutan dari Pemerintah Kabupaten Pemalang:
apakah program pembuatan vlog tetap dijalankan sebagai bagian promosi daerah, atau dilakukan penyesuaian prioritas anggaran.
(tim/red)
