oleh

Rentenir Kian Liar di Jakarta Utara, Bikin Resah Pedagang Kecil

Rentenir Kian Liar di Jakarta Utara, Bikin Resah Pedagang Kecil 1
Foto: Ilustrasi pedagang binaan di Jakarta Utara juga jadi sasaran rentenir. (ist)

JAKARTA, kabarSBI.com – Aktivitas pelaku jasa keuangan perorangan atau rentenir kian marak di Jakarta Utara. Longgarnya regulasi pemerintah membuat rentenir semakin bias menyasar pelaku usaha maupun pedangan kecil hingga mikro.

Manakir, 50, salah seorang pelaku usaha kecil di Cilincing membagi pengamannya berhubungan dengan lintah darat atau rentenir.

“Dari tahun 2018 dan 2020 saya pernah berhubungan dengan rentenir. Sebenarnya saya tidak ingin berhubungan dengan rentenir tapi karena bank pemerintah tidak mengabulkan pinjaman saya, terpaksa kerentenir,” ujar Nakir, warga Cilincing, Jakarta Utara, Selasa 12/7/2023.

Ia mengaku usahanya di bidang barang bekas kerab memerlukan modal untuk mengembangkan usaha. Namun, kata dia, justru bangkrut karena kelilit hutang rentenir, salah satu penyebabnya.

“Misalnya saya punya utang lima juta, kalau saya tidak bisa angsur pokoknya setiap bulan maka saya wajib bayar bunganya saja. Bunga uang yang saya bayarkan bila dihitung satu tahun sudah melebihi pinjaman pokok saya yang lima juta itu. Selama pokok belum dibayar sampe ‘mati’ saya di kejar rentenir,” ungkapnya, pilu.

Hal senada juga disampaikan pedagang kaki lima di sekitaran jalan Enggano, Gorontalo, Bahari, Warakas dan Kebon Bawang.

“Setiap hari banyak rentenir yang menawarkan pinjaman uang, bisa sampai dua juta. Saya pinjam lima ratus ribu, Nerimanya empat ratus tujuh puluh ribu. Setoran sehari dua puluh lima ribu,” kata Asih, 36, salah seorang pedang di sekitar Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Bu’is, 40, pedagang kecil lainya di jalan kebon bawang juga mengalami yang sama.

“Kalau bisa pinjam sama bank satu juta saya mending pinjam sama bang, ketimbang sama ‘bangke’ (bank keliling alias rentenir, red). ‘Bangke’ itu rata-orangnya kasar kalau nagih. Warung baru buka saja dia sudah nagih, pusing saya,” ucapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) DKI Jakarta Suhud Aliyudin meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencari solusi terkait maraknya rentenir – pinjaman online (pinjol).

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta dinilai kurang memberikan sosialisasi tentang layanan perbankan yang diberikan Bank DKI untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pinjaman.

“Kalau saya reses kan suka ada cerita begitu, ada keluhan seperti keluarganya terjerat rentenir, lalu solusinya apa?,” kata Suhud, seperti dilaporkan kabardki.com, Rabu, 12 Juli 2023.

Di saat yang sama, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Sri Haryati, mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna meningkatkan sosialisasi terkait dampak buruk warga menggunakan rentenir atau pinjol. (r/as)

Kabar Terbaru