Pilihan itu bukan persoalan geografis semata. Ada pertanyaan yang lebih penting: apa dasar pertimbangan manajemen ketika menentukan lokasi, berapa biaya yang dikeluarkan, dan seberapa besar manfaatnya bagi perusahaan serta pelanggan?
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Neo Yogyakarta tersebut disebut melibatkan sekitar 179 hingga 190 peserta. Mereka berasal dari unsur Kuasa Pemilik Modal Daerah (KPMD), Plt. Bupati Pemalang Nurkholes, Direktur Utama Budi Harsudiono Seto Aji, jajaran direksi, Dewan Pengawas, hingga karyawan.
Pembinaan pegawai tentu bukan persoalan yang perlu diperdebatkan. Perusahaan membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten.
Tetapi persoalannya berubah ketika pembinaan tersebut menggunakan sumber daya perusahaan daerah dan dilaksanakan ratusan kilometer dari wilayah pelayanan.
Di titik itulah publik berhak bertanya.
Anggarannya Berapa?
Pertanyaan paling mendasar justru belum memperoleh jawaban yang terang: berapa anggaran yang digunakan untuk kegiatan tersebut?
Leroy dari bidang hukum dan sumber daya manusia Perumda Tirta Mulia membenarkan adanya kegiatan pembinaan di Yogyakarta. Namun, ketika ditanya mengenai anggaran, ia menyebut hal tersebut merupakan kewenangan ketua panitia.
Secara internal, jawaban itu dapat dipahami sebagai persoalan pembagian tugas.
Tetapi dari perspektif publik, pertanyaan berikutnya tetap belum terjawab.
Berapa biaya hotel? Berapa biaya perjalanan? Berapa biaya konsumsi? Berapa kebutuhan teknis kegiatan? Apakah terdapat honorarium atau komponen biaya lainnya? Dan yang tidak kalah penting, berapa total biaya yang akhirnya dibebankan kepada perusahaan?
Sampai informasi ini disusun, angka tersebut belum diperoleh secara pasti.
Karena itu, setiap dugaan mengenai nilai anggaran harus tetap ditempatkan sebagai dugaan sampai terdapat dokumen resmi yang dapat diverifikasi.
Namun, justru karena angka belum terbuka, manajemen memiliki kesempatan untuk menjelaskan secara lengkap.
Transparansi bukan berarti menunggu publik curiga. Transparansi justru diperlukan agar kecurigaan tidak tumbuh karena informasi yang kosong.
Mengapa Harus Yogyakarta?
Ada pertanyaan kedua yang tidak kalah penting: mengapa Yogyakarta?
Apakah Pemalang tidak memiliki hotel atau fasilitas yang memenuhi standar untuk kegiatan pembinaan dengan jumlah peserta sebanyak itu?
Jika memang ada alasan teknis, apa alasannya?
Apakah lokasi tersebut dipilih karena fasilitas pelatihan? Karena efisiensi tertentu? Karena ketersediaan ruang? Atau ada pertimbangan lain?
Jika sudah dilakukan perbandingan biaya antara Pemalang dan Yogyakarta, berapa selisihnya?
Pertanyaan semacam ini semestinya tidak sulit dijawab apabila keputusan tersebut memang lahir dari perencanaan yang matang.
Sebab, prinsip efisiensi tidak cukup hanya dibuktikan dengan mengatakan bahwa kegiatan sudah masuk dalam program kerja.
Program kerja belum tentu otomatis menjadi keputusan yang paling efisien.
Setiap kegiatan tetap perlu diuji berdasarkan kebutuhan, biaya, manfaat, dan hasil yang diharapkan.
Ketika Kantor Belum Pulih
Sorotan semakin menarik ketika kegiatan pembinaan di luar daerah berlangsung pada saat fasilitas administrasi Perumda Tirta Mulia yang disebut terdampak kebakaran masih dalam proses pemulihan.
Pada saat yang sama, kebutuhan air bersih masyarakat tetap menjadi persoalan yang harus dijawab perusahaan.
Di sinilah persoalan skala prioritas muncul.
Bukan berarti pembinaan pegawai tidak penting. Justru sebaliknya, pembinaan penting.
Tetapi publik berhak mengetahui bagaimana manajemen membagi prioritas antara kebutuhan internal perusahaan dengan kebutuhan pelayanan eksternal.
Berapa biaya pemulihan kantor? Berapa kebutuhan operasional pelayanan? Berapa anggaran yang dialokasikan untuk menghadapi persoalan air bersih? Dan berapa yang dialokasikan untuk pembinaan di luar daerah?
Tanpa data tersebut, publik hanya melihat potongan-potongan informasi.
Dan dari potongan informasi itulah pertanyaan publik muncul.
Jangan Berhenti pada Foto Kegiatan
Kegiatan pembinaan tidak seharusnya berhenti pada daftar hadir, dokumentasi, sertifikat, atau laporan perjalanan.
Publik perlu mengetahui hasilnya.
Apa target pembinaan?
Apa indikator keberhasilannya?
Apa perubahan yang diharapkan setelah pegawai mengikuti kegiatan tersebut?
Dan yang paling penting: apakah pelanggan akan merasakan peningkatan pelayanan setelah kegiatan selesai?
Jika setelah pembinaan distribusi air menjadi lebih baik, pengaduan pelanggan lebih cepat ditangani, kebocoran lebih responsif ditangani, administrasi semakin efektif, dan kualitas pelayanan meningkat, maka kegiatan tersebut memiliki nilai strategis.
Namun jika hasilnya tidak pernah diukur, sulit bagi publik untuk menilai apakah biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.
KPMD dan Direksi Tidak Cukup Hanya Menjelaskan Kegiatan
Dalam tata kelola perusahaan daerah, pertanggungjawaban tidak berhenti pada terselenggaranya kegiatan.
KPMD dan jajaran direksi perlu menjelaskan mengapa kegiatan tersebut diperlukan, mengapa lokasinya dipilih di Yogyakarta, berapa anggarannya, dan apa hasil yang ditargetkan.
Manajemen juga perlu menjelaskan progres pemulihan fasilitas pascakebakaran serta strategi memastikan pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Penjelasan tersebut bukan bentuk intervensi terhadap manajemen.
Sebaliknya, keterbukaan merupakan bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap perusahaan daerah.
Terlebih, konteks tata kelola pemerintahan Kabupaten Pemalang saat ini membuat setiap penggunaan sumber daya publik maupun perusahaan daerah semakin layak ditempatkan dalam prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Perkara hukum yang menjerat Bupati nonaktif Anom Widiantoro pada 28 Juli 2026 tentu merupakan perkara tersendiri dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran dalam kegiatan Perumda Tirta Mulia.
Namun satu pelajaran penting tetap relevan: kepercayaan publik dibangun dari keterbukaan dan dapat runtuh ketika pertanyaan-pertanyaan sederhana tidak memperoleh jawaban yang jelas.
Publik Tidak Menuduh, Publik Bertanya
Perlu ditegaskan, pelaksanaan kegiatan pembinaan di Yogyakarta tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya pelanggaran atau pemborosan anggaran.
Tidak pula dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut tidak bermanfaat.
Semua kesimpulan itu membutuhkan data.
Justru karena itulah data perlu dibuka.
Publik tidak sedang meminta perusahaan berhenti melakukan pembinaan. Publik sedang meminta agar setiap keputusan yang menggunakan sumber daya perusahaan dapat dijelaskan secara rasional.
Berapa biayanya? Mengapa Yogyakarta? Apa manfaatnya? Dan apa hasilnya?
Empat pertanyaan sederhana itu seharusnya dapat dijawab secara terbuka.
Air Bersih Tetap Menjadi Ukuran Akhir
Pada akhirnya, Perumda Air Minum Tirta Mulia memiliki ukuran keberhasilan yang sangat konkret: pelayanan kepada pelanggan.
Bukan seberapa megah tempat pembinaan.
Bukan seberapa banyak foto kegiatan.
Bukan pula seberapa jauh perjalanan dinas dilakukan.
Melainkan apakah masyarakat mendapatkan pelayanan air yang lebih baik.
Jika kegiatan di Yogyakarta memang memberikan manfaat yang signifikan bagi peningkatan kinerja, jelaskan manfaat tersebut.
Jika biaya yang dikeluarkan efisien, tunjukkan perhitungannya.
Jika jumlah peserta memang diperlukan, jelaskan dasar kebutuhannya.
Jika pemulihan kantor sedang berjalan, sampaikan target penyelesaiannya.
Dan jika masyarakat membutuhkan air bersih, tunjukkan langkah konkretnya.
Sebab efisiensi bukan tentang seberapa murah sebuah kegiatan terlihat di atas kertas. Efisiensi adalah tentang apakah setiap rupiah yang dikeluarkan menghasilkan manfaat yang sepadan.
Pertanyaan publik akhirnya sederhana:
Ketika air masih ditunggu masyarakat, ketika fasilitas kantor masih dipulihkan, dan ketika perusahaan daerah dituntut semakin profesional, apakah pembinaan di Yogyakarta merupakan pilihan paling efektif—atau masih ada pilihan yang lebih efisien yang belum dijelaskan kepada publik?
Jawabannya berada pada data dan keterbukaan manajemen.
KabarSBI.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Perumda Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang maupun pihak terkait untuk memberikan penjelasan atas informasi dan pertanyaan yang disampaikan dalam pemberitaan ini.
(AS)