JAKARTA, kabarSBI.com – Kecemburuan sosial sepertinya mengakar pada masyarakat sekitar komplek Astra. Pasalnya, meski lingkungan warga RW 09 Kelurahan Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara sangat berdekatan dengan kawasan Astra namun diyakini warga tidak banyak menyerap tenaga kerja sekitar.
Kawasan Astra yang berada di wilayah kelurahan Sungai Bambu meliputi sejumlah perusahaan besar seperti PT Astra International, PT Astra Daihatsu Motor, PT Astra Honda Motor, dan PT Toyota Motor. Perusaan-perusahaan besar itu kerap dikeluhkan warga sekitar karena tak mampu menyerap banyak tenaga kerja lokal setempat.
Salah seorang pemuda, warga RW 09 Sungai Bambu dalam satu kesempatan mengadukan permasalahannya kepada Ahmad Sahroni, anggota DPR RI saat melakukan reses dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat.
“Pak lingkungan kami ini sangat dekat dengan perusahaan-perusahaan besar tetapi pemuda-pemudi disini, di lingkungan RW 09 (Sungai Bambu) sulit mendapatkan pekerjaan. Banyak teman-teman saya yang melamar pekerjaan tidak diterima, kami harap bapak bisa membatu,” kata pria berbadan tambun itu, Sabtu, 11/8/2018.
Meski dirinya, mengaku sudah bekerja di tempat yang jauh dari kawasan Astra. Namun dia prihatin kepada temannya yang belum dapat pekerjaan.
“Ya betul, memang banyak yang diterima bekerja di Astra Grup malah banyak dari luar bahkan dari berbagai daerah. KTP juga banyak dari daerah, pekerja daerah yang diterima di astra banyak yang kost disekitar sini,” timpal Krismanto, 37, warga Sungai Bambu lainnya.
Menanggapi itu, Sahroni mempunyai pengalaman jauh sebelum keluhan warga tersebut disampaikan pada dirinya.
“Jadi gini, dulu saya kenal petinggi Astra. Saya bilang bro bisa gak kalau Astra dapat lebih banyak menampung tenaga kerja yang berasal dari masyarakat sekitar. Dia bilang sudah pernah dilakukan itu tetapi baru masuk sebentar terus keluar lagi,” ucap Sahroni minirukan petinggi Astra yang dimaksud.
Anak priok yang kini menduduki kursi Komisi III DPR dengan lingkup tugas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan itu mengaku bisa saja melakukan itu bila dirinya adalah seorang gubernur.
“2022 masih lama gak ya..kalau saya seorang gubernur bisa saja tekankan, kita bisa buat aturan,” ucap Sahroni mengisi masa reses yang dihadiri ratusan warga dari berbagai tempat itu.
“Tapi saya ini anggota DPR yang tugas saya lebih dominan kepada keamanan dan kepolisian. Kalau bapak ibu ada permasalah dengan kepolisian selama ada kebenaran didalamnya saya atau staf saya bisa membantu bapak-ibu. Saya bisa telpon langsung kapolresnya,” tandasnya. (supri/r/as)