oleh

Tanah dan Bangunan PT SGL Bermasalah, Ahli Waris Minta Gubernur Anies Baswedan Cabut IMB Pondasi

Tanah dan Bangunan PT SGL Bermasalah, Ahli Waris Minta Gubernur Anies Baswedan Cabut IMB Pondasi 1
Kegiatan proyek pemasangan pondasi PT SGL yang digugat warga berlokasi di lingkungan RT 009/RW 11 Kelurahan Sunter Jaya, Jakarta Utara. (dok.istimewa)

JAKARTA, kabarSBI.com – Proyek pembangunan dengan izin pondasi Nomor/31.72.02.1002.05.014.K.1/1/-1.785.51/2020 yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta Tertanggal 03/07/2020 atas nama PT Sinar Grahamas Lestari (SGL) menimbulkan konflik di tengah masyarakat Sunter Jaya, Jakarta Utara.

Pasalnya, SGL diduga telah mendaftar dan memperoleh sertifikat Hak Guna Bangunan No. 04904 dari Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara pada tahun 2011. Tanah yang terletak di lingkungan RT 09 RW 11 Kelurahan Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan luas sekitar 1,3 hektar, disebut – sebut SGL memperolehnya dari hasil jual beli dari pemilik tidak sah.

Tanah tersebut kini sedang dibangun kontruksi pondasi dengan tiang pancang untuk gedung sekolah perguruan tinggi dengan rencana ketinggian delapan lantai. Selain melakukan kegiatan pembangunan informasinya SGL juga sedang proses dalam pembuatan Amdal dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta namun mendapat protes keberatan dari warga dan pengurus RT/RW setempat.

Lebih jauh, wartawan situs berita ini memperoleh informasi izin pondasi PT SGL dari Dinas PTSP DKI Jakarta diduga diperoleh secara mal administrasi. Pasalnya tidak ada warga yang berdomisi di RT 9/11 Sunter Jaya yang bersentuhan dengan proyek pembangunan yang memberikan persetujuan/tandatagan sebagai salah satu syarat administrasi dalam proses IMP Pondasi SGL yang telah diterbitkan.

Sumber wartawan menyebutkan perolehan tandatangan persetujuan warga didapat SGL dari para pekerja dan orang diluar domisili lingkungan pembangunan.

Terkait hah itu, pihak PT Sinar Grahamas Lestari/SGL hingga berita ini diturunkan belum juga bersedia memberikan klarifikasinya atau menjelaskan kepada wartawan sehubungan permasalahan pembanguanan dan pertanahan yang melilitnya.

Tanah dan Bangunan PT SGL Bermasalah, Ahli Waris Minta Gubernur Anies Baswedan Cabut IMB Pondasi 2
Surat yang di layangkan ke Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. (dok)

Nasir, salah seorang pihak SGL yang disebut membidangi urusan perizinan dan lingkungan membenarkan dirinya telah menerima surat tembusan dari laporan warga ke Gubernur DKI Jakarta melalui kantor advokad penerima kuasa ahli waris.

“Siap! Ijin sy blm bisa menanggapi hal itu mas… ya mungkin mas bisa tanya ke pengacara apa isi surat kuasa dr ahli waris yg diberikan kepadanya untuk mengurus soal apa dan apa mestinya yg harus dilakukan… makasih mas,” demikian jawab Nasir, saat dikonfirmasi melalui sambungan aplikasi whatsapp, Rabu, 9/9/2020.

Baca juga: Digugat Ahli Waris, Dinas PTSP DKI Didesak Batalkan IMB Pondasi PT SGL

Sebelumnya, salah seorang Ahli Waris yang tak ingin disebut namanya datang ke kantor redaksi kabarSBI.com di Jl. Bugis No. 20-22, Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara menyebutkan pihaknya melalui kantor pengacara telah melayangkan surat ke Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 7 September 2020.

“Kembalikan hak tanah kami, PT SGL tidak punya hak membangun diatas tanah kami. Kami para ahli waris tidak pernah menjual tanah pada PT SGL. Kami minta Bapak Gubernur Anies Baswedan dapat mencabut IMB pondasi PT SGL, ” ucap Ahli Waris, Alm. Nasim Bin Miun, warga Sunter Jaya, Jakarta Utara.

Sementara itu, Bambang Setiawan, SH, selaku kuasa hukum ahli waris saat dihubungi membenarkan bahwa pihaknya telah melayangkan surat laporang kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pada Senin lalu (7/9/2020). Surat tersebut, kata Bambang, ditembuskan pada instansi-instansi pemerintahan terkait antaranya Kepala Dinas PMPTSP DKI, Dinas Lingkungan Hidup DKI, Dinas Ciptakarya, Tata Ruang dan Pertanahan termasuk direksi PT SGL.

“Kami minta Gubernur.DKI Jakarta melalui Dinas PM PTSP mencabut izin pondasi PT SGL dan menyegel bangunan karena tidak ada persetujuan warga dan pengurus RT dan RW setempat. Pak Gubenrur saya harap dapat melihat ini secara profesional dan jajaranya tidak berpihak kepada pengusaha yang menghalalkan segala cara,” tegas Bambang.

Lebih lanjut, Bambang menerangkan bahwa pihaknya tidak segan-segan untuk melakukan upaya-upaya hukum hingga melakukan gugatan baik di Pengadilan Negeri Jakarta Utara maupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Sudah menjadi tanggungjawab membela kepentingan hak klain. Saya akan melakukan upaya hukum hingga kepengadilan dan bila saya mendapatkan adanya produk pemerintah yang diterbtkan melalui mekanisme yang tidak benar dan sah, saya akan lakukan PTUN,” pungkasnya.

Menanggapi pernyataan Nasir dari pihak PT SG, kata Bambang, dirinya selaku penasehat hukum melakukan itu dalam rangka menyelesaikan permasalahan hukum ahli waris terkait tanah yang dimiliki.

“Bahwa jika terkait kuasa yang diberikan oleh ahli waris kepada penasehat hukum adalah dalam rangka menyelesaikan permasalahan hukum ahli waris terkait tanah yang dimiliki ahli waris. Dasarnya sesuai dengan Indonesche Verponding No.459 dan Girik C.32 di jln. Yos Sudarso Kav.85 Pulo Besar yang saat ini dikuasai oleh PT. SGL  Dan, sebelum kami lakukan pembatalan di Pengadilan kami selaku kuasa mengajukan pembatalan izin pondasi dan mengajukan keberatan pada Gubernur DKI Jakarta,” tandas Bambang.

Diluar itu, informasi yang diperoleh wartawan di Pemprov DKI Jakarta bahwa surat yang dilayangkan ahli waris melalu kantor pengacara Bambang Setiawan telah sampai di meja inspektorat DKI Jakarta. Inspektorat sendiri telah meminta Dinas PMPTSP DKI menyiapkan dokumen terkait proses terbitnya IMB Pondasi PT SGL

Selain itu, Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Jakarta Utara selaku bagian dari tim teknis pengawasan bangunan masih menunggu intruksi Dinas untuk turun kelapangan.

Sudin berharap surat dokumen keberatan warga dan RT serta RW terkait kegiatan pembangunan PT SGL dapat segera diperoleh guna menjadi dasar melakukan tindakan dilapangan. (r/as)

Kabar Terbaru