KUNINGAN, kabarSBI.com — Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengungkap adanya temuan terkait pengelolaan keuangan pada satuan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan yang berujung pada Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Temuan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara dan berpotensi masuk dalam ranah tindak pidana korupsi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, temuan BPK RI mencakup dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran pendidikan, baik yang bersumber dari dana bantuan operasional maupun alokasi lainnya, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah. Atas kondisi tersebut, pihak yang bertanggung jawab diwajibkan mengembalikan kerugian negara melalui mekanisme TGR.
Namun demikian, para pengamat hukum menilai bahwa penyelesaian melalui TGR tidak serta-merta menghapus potensi pertanggungjawaban pidana apabila terdapat unsur melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, atau perbuatan memperkaya diri sendiri maupun orang lain.
Secara normatif, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara dapat dipidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, ketentuan mengenai kerugian negara juga ditegaskan dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
Lebih lanjut, mekanisme Tuntutan Ganti Rugi sendiri diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa setiap kerugian negara yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum atau kelalaian wajib diganti oleh pihak yang bertanggung jawab.
Praktisi hukum menegaskan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara penyelesaian administratif melalui TGR dengan proses pidana. Pengembalian kerugian negara tidak menghapus unsur pidana. Jika terbukti ada niat jahat atau penyalahgunaan jabatan, maka proses hukum pidana tetap dapat berjalan.
Sementara itu, hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak terkait di lingkungan pendidikan Kabupaten Kuningan mengenai tindak lanjut atas temuan tersebut. Namun, publik mendesak adanya transparansi dan langkah tegas, baik melalui pengawasan internal pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum.
Kasus ini kembali menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan, mengingat sektor tersebut bersentuhan langsung dengan kepentingan publik dan pembangunan sumber daya manusia. Apabila tidak ditindaklanjuti secara serius, praktik serupa dikhawatirkan akan terus berulang dan merugikan keuangan negara secara sistemik.
(tim/red)
