JAKARTA, kabarSBI.com – Wali Kota Administrasi Jakarta Utara, Hendra Hidayat, menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran pemerintah harus dikelola secara bertanggung jawab, transparan, dan berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Hendra saat memberikan apresiasi kepada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, khususnya Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, atas inisiatif penyelenggaraan kegiatan penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah selama dua hari, 11–12 November 2026, di Ruang Bahari, Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Utara.
Menurutnya, penguatan tata kelola pengadaan memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan keberhasilan pembangunan serta kualitas pelayanan publik.
Ia menilai keberhasilan pengadaan barang dan jasa tidak hanya diukur dari penyelesaian administrasi maupun tingginya serapan anggaran. Namun, seluruh tahapan harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berlandaskan integritas.
“Melalui penguatan kapasitas, peningkatan kewaspadaan, serta pengawasan berkelanjutan, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara berharap dapat menciptakan ekosistem pengadaan barang dan jasa yang semakin profesional dan berintegritas,” harapnya.
Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam dua agenda pembahasan. Pada hari pertama, sebanyak 200 peserta yang terdiri dari kepala UKPD, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, dan unsur Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) mengikuti pembahasan mengenai deteksi kecurangan (fraud) dan pencegahan korupsi.
Sementara itu, pada hari kedua, kegiatan akan diikuti 200 peserta yang terdiri dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), kepala subbagian program dan tata usaha, serta bendahara. Pembahasan difokuskan pada aspek hukum, kepatuhan, dan penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa.
Untuk memperluas wawasan peserta, kegiatan ini menghadirkan narasumber dari sejumlah lembaga pengawas dan penegak hukum, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan Negeri, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pihak semakin memahami berbagai risiko penyimpangan, memperkuat pengendalian internal, serta membangun budaya kerja yang mengutamakan integritas dan kepatuhan.
Dengan demikian, menurut Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, Dannu Yudianto, pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat berjalan secara bersih, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi.
“Kami berharap seluruh pihak dapat semakin memahami berbagai risiko penyimpangan, memperkuat pengendalian internal, serta membangun budaya kerja yang mengedepankan integritas dan kepatuhan. Ini menjadi salah satu langkah konkret untuk mewujudkan pengadaan pemerintah yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi,” pungkas Dannu.