JAKARTA, kabarSBI.com – Perekrutan anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Jakarta Utara telah dilaksanakan dan diumumkan hasilnya, pekan lalu (31/12/2019). Sebanyak 11 orang terpilih menjadi anggota FKDM Kota Jakarta Utara, kabarnya 3 orang diantaranya diduga adalah anggota atau pengurus partai. Dan 3 orang terpilih berdomisi di wilayah Kelurahan Warakas.
“Ko bisa, memang apa kelebihannya? Harusnya transparan dong,” demikian nada protes disampaikan salah seorang calon anggota ‘tersingkir’ FKDM Kota Jakarta Utara asal Kecamatan Tanjung Priok.
Kepala Suku Badan Kesbangpol Kota Jakarta Utara, Iyan Sofyan, tidak menapik ‘adanya’ anggota atau pungurus partai bahkan mantan caleg (Calon Legislatif) menjadi anggota FKDM Kota Jakarta Utara. Namun, kata dia, orang – orang tersebut telah membuat pernyataan tertulis bahwa dirinya sudah bukan lagi sebagai anggota atau pengurus partai.
“Jadi secara administrasi sudah terferifikasi dan tidak ada masalah, mereka sudah terferifikasi oleh tim pansel (Panitia Seleksi, red). Dan saya sendiri telah melihat surat pengunduran diri itu,” aku Iyan saat dikonfirmasi melalui seluluernya, Sabtu, 11/1/2020.
Pihaknya menjelaskan bahwa dalam perekrutan atau penjaringan anggota FKDM Kota Jakarta sudah melalui mekanisme-mekanisme yang diatur oleh tim pansel bentukan Provinsi DKI Jakarta yang melibatkan unsur profesional dan masyarakat.
“Tugas saya meyampaikan pengumuman hasil tim pansel. Kalau penilaian – peilaian itu mejadi tugas tim pansel. Kecuali pada perekrutan FKDM ditingkat kelurahan dan kecamatan itu tim panselnya dari kami (Kesbangpol Jakarta Utara),” jelasnya.
Meski begitu, ia meyadari bila terjadi nada-nada atau kekecewaan pada masyarakat atau peserta calon anggota FKDM di tingkat Kota. Ia juga mengungkapkan 60-an peminat di FKDM Kota diduga menjadi penyebab timbulnya kecemburuan sosial.
“Pertama begini bahwa perekrutan FKDM di tingkat Kota tidak melihat kouta per-kecamatan atau jumlah orang. Kalau dalam satu kecamatan tidak ada yang mencalonkan diri, juga kita tidak paksakan karena regulasinya tidak mengatur kouta atau teritorial wilayah.”
“Kedua, yang terpenting, bila dikemudian hari mereka yang terpilih (anggota FKDM Kota) dan telah menyatakan mengundurkan diri dari anggota atau pengurus partai namun melanggar. Karena, kedapatan dalam perjalanan waktunya mereka kembali pada partai, masyarakat dapat melaporkan pada kami. Dan kami akan proses,” tegasnya.
Sementara itu, Abi Ichwanuddin, anggota timsel FKDM Kota Jakarta Utara juga mejelaskan bahwa mekanisme perekrutan calon anggota FKDM di tingkat Kota Jakarta Utara tidak mengatur kouta dan teritorial. Acuannya, kata dia adalah berbasis kompentensi, potensi dan kualitas dari masing – masing calon anggota FKDM yang dinilai mencukupi standarisasi bentukan tim pansel.
“Saya anggota timsel untuk FKDM tingkat kota dan saya profesional saja, dan kami pelaksana seleksi untuk calon anggota FKDM Kota pada waktu itu. Siapaun juga bila syarat administarsi memenuhi, hasil tes tertulis dan wawancara nilainya baik dan berkualitas, ya kami obyektif saja,” ujar Abi.
Ia menyatakan bahwa dirinya tidak melakukan nepotisme baik dengan pendekatan kekeluargaan, pertemanan maupun politis. Baginya semua penilaian berjalan normatif tanpa ada unsur tekanan politis sekalipun.
“Saya tidak pernah bicara pada timsel yang lain untuk meloloskan siapapun termasuk peserta yang berasal dari keluarga saya sendiri, di pleno timsel. Saya tidak pernah menggaransi apapun,” ucap anggota timsel, berdomisili di warakas itu.
Justru, katanya, akan merasa zolim bila ada orang yang nilai baik dan berkulitas tidak dapat diloloskan karena keinginan kouta atau teritorial/wilayah/domisili.
“Saya zolim bila orang berkualitas nilainya masuk, kami gugurkan karena dia ada hubungan emosial atau keluarga. Sebenarnya saya beban, karena salah satu adalah keluarga tapi saya dengan segala upaya harus profesional,” jelasnya.
Tapi meurutnya bila ada masyarakat yang tidak puas silakan melakukan saluran yang baik. Tidak berlebih-lebihan dalam menilai tim seleksi. Terkait dugaan adanya anggota atau pengurus parpol yang lolos dan kini telah mejadi anggota FKDM Kota Jakarta Utara. Baginya, itu sudah terferifikasi sesuai dengan prosedur. Namun bila dikemudian hari ada pelanggaran pemerintah daerah harus bertindak tegas.
“Calon anggota dari partai telah membuat penyataan dan keterangan dari partai yang bersangkutan dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris cabang partai. Jadi itu tidak ada masalah lagi, dan tugas kami telah selesai. Adapun terkait waktu pengukuhan dan pelatikannya waktu dan tempat serta siapa yang melantiknya sudah menjadi domain pemerintah daerah,” tutup Abi. (am/as)
