Disuruh ke Pengadilan, Kasudin Dukcapil Jakut Hambat Warga Peroleh KK

Kasudin Dukcapil Jakarta Utara, Erik Polim Sinurat (kanan) dalam satu kesempatan bersama warga. (dok/bj)

– Salah Input Data KK
– Diduga Kesalah Pada Sistem atau SDM

JAKARTA, kabarSBI.com – Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kasudin Dukcapil) Jakarta Utara, Erik Polim Sinurat dinilai telah menyulitkan dan menghambat hak warga Jakarta dalam memperoleh pelayanan administrasi kependudukan.

Pasalnya, Zuliardi, 27, warga Warakas asal Padang, melalui pengurus mengeluhkan ada kekeliruan dalam cetakan Kartu Keluarga (KK) dimana nama orang tua ibu kandung warga tidak sesuai, malah tertulis nama orang lain. Kesalah layanan administrasi kependudukan ini bermula saat warga memecah kartu keluarganya karena telah berumah tangga sendiri. Namun ketika diketahui nama ibu kandungnya berbeda, warga pun minta diperbaiki.

Pengurus yang membantu masalah warga terkait coba menjelaskan/komplain permasalahannya di Kantor Sudin Dukcapil Jakarta Utara sekitar dua bulan lalu. Dengan kelengkapan data pendukung seperti KK lama, KTP, Buku Nikah (orang tua kandung), Surat keterangan lahir, Ijasah, dan surat lainnya namun upaya itu kandas.

Diduga akibat komplain, Kasudin Dukcapil “tersinggung” dan menerapakan Peraturan baru Menteri Dalam Negeri No. 74/2015 dan berlaku baku kepada warga, tanpa ada kebijakan.

Warga dan pengurusnya mendapat pengantar dari Kasudin Dukcapil Jakarta Utara pada 10 Januari 2019 untuk menyelesaikan masalahnya pada kantor pengadilan Jakarta Utara, untuk mendapat penetapan pengadilan.

Ironinya, petugas operatur dan pejabat setingkat kepala seksi Sudin Dukcapil Jakarta Utara mengaku bisa memperbaiki data warga bila mendapat rekomendasi/kebijakan Kasudin Dukcapil Erik Polim Sinurat, meski tanpa harus ke pengadilan. Hal ini dibenarkan pula mantan (pensiun) Kasatpel Dukcapil kelurahan di Jakarta Utara.

Akibatnya, warga pindahan dari Padang yang berdomisili di Warakas dan telah ber KTP DKI Jakarta harus menelan pil pahit karena untuk pertama kalinya harus berurusan dengan pengadilan untuk penetapan perubahan data KK. Padahal kesalahan diduga pada sistem yang di input oleh petugas (SDM) kependudukan namun warga yang harus urus perubahan ke kantor pengadilan.

Disamping itu, saat warga mengikuti arahan ke kantor pengadilan namun harus balik lagi ke kanor Dukcapil Jakarta Utara karena seperti ada yang kurang lengkap.

Sementara itu, Kasudin Dukcapil Erik Polim Sinurat tidak menapik permasalahan warga terkait. Pihaknya meminta warga untuk datang kembali ke kantornya untuk di buat surat pengantar kembali ke kantor pengadilan Jakarta Utara.

“Warganya datang saja kembali, nanti saya buatkan pengantarnya ke Kantor Pengadilan,” ucap Erik kepada wartawan melalui sambungan whatsapp, Jumat siang, 22/3/2019.

Ditanya dugaan diskriminasi layanan kependudukan, Erik tak menjawab, termasuk kesalah pada sistem atau SDM sehingga merugikan waktu dan energi warga. Ia juga tidak banyak menjelaskan tentang itu.

“Ya silakan saja, bawa saja warganya saya akan buatkan surat ke pengadilan yang baru, gitu aja,” pungkas Kasudin Erik seraya bertanya nama warga terkait.

Sebelumnya, dua bulan lalu, Erik pernah bertemu dengan warga langsung di kantornya meski ia telah menjelaskan secara sistem, namun tidak ada kepastian. (saimin/d/as)