Kuningan, kabarSBI -Masyarakat Desa Longkewang, Kecamatan Ciniru, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, geram dengan pengelolaan dana desa yang dianggap tidak transparan. Mereka meminta perhatian dari Aparat Penegak Hukum (APH) terkait dugaan penyimpangan penggunaan anggaran yang mencapai ratusan juta rupiah.
Warga setempat mengeluhkan bahwa sejumlah proyek pembangunan fisik di desa sering kali diserahkan kepada pihak ketiga.
Salah satu contohnya adalah pembangunan gedung posyandu yang diborongkan kepada pihak luar, tepatnya warga Desa Darma.
Menurut masyarakat, proyek yang bersumber dari Dana Desa (DD) seharusnya dikerjakan secara swakelola dengan melibatkan warga setempat. Hal ini menimbulkan kekecewaan karena masyarakat yang berharap bisa ikut bekerja dalam proyek tersebut malah hanya bisa gigit jari.
Selain gedung posyandu yang masih dalam proses pengerjaan, pembangunan gedung PAUD juga disebut telah diborongkan dan telah selesai.
Polemik semakin memanas ketika seorang warga dari luar desa bernama D menagih utang sebesar Rp 16 juta kepada kepala desa.
“Uang tersebut diduga dipinjam untuk uang muka proyek, namun proyeknya justru diberikan kepada pemborong lain. Saat D meminta uangnya kembali, kepala desa justru mempersulit pengembalian. Hal ini membuat D kesal hingga mengamuk di kantor desa, membuat perangkat desa ketakutan dan kabur. D berniat melaporkan kasus ini ke pihak berwenang,” ujarnya, seperti dilansir Buseronline.com, Rabu (19/3/2025).
Masalah tidak berhenti di situ. Warga juga mempertanyakan rotasi perangkat desa yang dinilai tidak transparan dan tanpa koordinasi dengan pihak terkait. Mereka merasa keputusan tersebut hanya formalitas tanpa komunikasi yang jelas.
Selain itu, muncul dugaan penyimpangan anggaran sebesar Rp 180 juta di Blok Parenca, terkait pengadaan kambing yang kini hanya menyisakan kandangnya saja. Warga menduga ada banyak penyimpangan administrasi maupun pelaksanaan anggaran dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD).
Masyarakat Desa Longkewang berharap agar Inspektorat, Tipikor, dan Kejaksaan segera melakukan audit terkait pengelolaan dana desa dan administrasi desa. Warga bahkan siap melakukan aksi demonstrasi jika tidak ada keterbukaan atau penjelasan yang memadai dari pihak desa.
Ketika dihubungi oleh media, Kepala Desa Longkewang, Hariyana, justru menunjukkan sikap defensif dan seolah menantang.
“Silakan saja beritakan, sok gaskeun!” ucapnya dengan nada emosional.
Tim redaksi Gabungan Media Online Cetak Ternama (GMOCT) akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan berharap ada tindakan nyata dari pihak berwenang untuk menyelesaikan dugaan penyimpangan ini.
#NoViralNoJustice
GMOCT: Gabungan Media Online Cetak Ternama
