JAKARTA, kabarSBI.com – Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air (Kasudin SDA) Kota Adm Jakarta Utara, Ahmad Saipul dan jajaran dibawahnya hingga pengawas teknis menjadi sorotan publik.
Pasalnya, menyorot pembangunan saluran penghubung precast u-ditch di Jl. Bugis RW 11 Kelurahan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam pelaksanaanya menimbulkan banyak masalah.
Masalah seperti penebangan sejumlah pohon pelindung, akses warga tertutup saat galian dengan alat berat, dan masalah aspek teknis pekerjaan dinilai tidak sesuai standar mutu.
Selain itu, dugaan temuan lapangan pembangunan saluran penghubung Jalan Bugis Kebon Bawang tidak melakukan pemasangan lantai kerja yang biasanya ditabur/ padatkan pasir dan batu kecil, sebagai landasan pemasangan uditch berukuran 100 cm x 100 cm x 120 cm. Uditch dengan berat 900 kg belum diketahui jenis cor beton K350 atau bukan termasuk standar SNI-nya.
Akibatnya tidak dilakukan lantai kerja peletakan uditch tidak stabil banyak celah sambungan sekitar 2 cm sampai 15 cm, antara uditch satu dengan uditch lainya. Tidak lurus, tidak diametris, tidak sedap dipandang untuk prahasil pembangunan kontruksi ditengah kota berkarakteristrik metropolitan Jakarta.
Ironisnya, perkiraan progres proyek lebih dari 70 persen, pejabat publik, Kasudin SDA Kota Adm Jakarta Utara, Ahmad Saipul, ketika hendak dikonfirmasi program kerja dan masalah tersebut, dia menutup diri. Hal tutup mulut juga dilakukan Kepala Seksinya Boris Marbun hingga Kasatpel Dinas SDA Kecamatan Tanjung Priok.
Proyek kabrnya senilai Rp 3,1 miliar yang membentang dari Jl. Bugis Kebon bawang hingga Jl. Enim Sungai Bambu diduga melanggar spek (spesifikasi) kerja seperti bagian lantai kerja yang tidak dikerjakan, entah apa alasan.
Pada bagian itu diduga dimaling untuk mencari keuntungan lebih menjadi bancakan rekanan bersama Kasudin, kasi dan pengawas teknis Sudin SDA Jakarta Utara. Entah berapa nilai kerugian negara via pemprov DKI Jakarta.
Pandangan publik
Seiring program pengelolaan dan pembangunan sistem saluran air (drainase) penghubung sungai di sejumlah tempat di Jakarta Utara tahun anggaran 2025 terus ditingkatkan. Seiring itu pula problematika publik kerab terjadi.
Proyek saluran air boleh banyak, terlihat baru disejumlah tempat atas program kerja Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) Kota Adm Jakarta Utara. Tetapi hal kualitas hasil pekerjaan berstandar mutu, patut diawasi peran masyarakat.
Mengamati rangkaian aktivitas kinerja rekanan Sudin SDA di Jalan Bugis bisa dibilang tergolong simpel; gali, pasang, tutup, dan pelur.
Kelihatan cepat tetapi tiada bermutu. Pasalnya, pola pekerja dengan alat berat satu gali pasang satu uditch atau pola gali sepanjang volume kerja lanjut pasang uditch, sebenarnya sah-sah saja.
Menjadi dugaan tidak sah alias mencuri spek ketika landasan u-ditch tidak dilakukan. Tertutupnya informasi pejabat publik hal spek itu menjadi kewajiban atau tidak untuk dikerjakan membuat spekulasi penilaian pekerjaan yang dibiayai dari pajak masyarakat. Tahapan pekerjaan ini sebenarnya penting sebelum pemasangan uditch.
Bila itu tidak dilakukan karena tidak ada dalam spek tahapan pekerjaan, maka proyek sedang berjalan diluar standar kepatutan pekerjaan kontruksi seperti diatur dalam Pergub DKI Jakarta no 11 tahun 2007 tentang pengelolaan drainase.
Dampak Kerugian
Dampaknya, pelayanan bidang pembangunan yang berasal dari proses panjang mulai dari usulan warga. Lanjut usulan pengurus RT dan RW dalam agenda wadah musrembang sampai tingkat Kota Jakarta Utara, alhasil masyarakat dirugikan karena disuguhi pekerjaan tidak standar mutu, pertama.
Kedua, uditch yang tidak dilandasi sirtu (pemadatan dasar) bakal tidak stabil, goyang, dan bercelah dibagian bawah, dan celah antar sambungan uditch satu dan lainnya. Apalagi bila celah sambungan tidak dilem atau semen cair, bakal terlihat berantakan.
Namun demikian pelaksana dan Sudin terkait diuntungkan bila celah – celah dinding uditch kisaran 2cm – 10 cm itu segera ditutup.
Ketiga, Anggaran proyek yang bersumber pajak masyarakat Jakarta seharusnya dapat dinikmati masyarakat luas dalam bentuk pembangunan. Malah dinikmati rekanan (pemborong) sudah beruntung dari pekerjaan dan belanja barang diuntungkan pula dengan mencuri sirtu.
Keempat, kerugian bukan saja pada masyarakat setempat, pemerintah kota dibawah kepemimpinan Walikota Kota Adm Jakarta Utara, Hendra Hidayat, mungkin saja ‘terlempar noda lumpur’ hasil pekerjaan unit teknisnya (UKPD).
Alih-alih walikota menginginkan pembangunan infrastruktur kotanya yang bermutu, berestetika lingkungan metropolitan, malah sebaliknya. Disuguhkan hasil pekerjaan proyek asal jadi, asal cepat.tanpa memperhatikan kualitas.
Itu baru satu contoh lokasi proyek, bisa dibayangkan berapa kerugian publik bila hal tersebut terjadi di seluruh lokasi pembangunan proyek saluran lainya di Jakarta Utara, tahun 2025 ini.
Akibatnya, tidak hanya merugikan negara, tetapi juga keuangan Pemprov DKI Jakarta bocor diselewengkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.
Tidak Transparan
Indikasi curang diawal adalah ketidak terbukaan atau transparan pelaksana proyek, dibawah pengawasan “cincai” Sudin SDA Jakarta Utara.
Pertama papan proyek (banner) diduga sengaja ditutup palet atau susunan papan dan kayu. Kedua, pelaksana tidak belanja bahan material untuk pembuatan bedeng proyek berikut meja dan mading (blackboard) untuk dasar gambar arsitek proyek, diperkirakan memakan biaya Rp 5 sampai 10 juta. Indikasi lain lagi bila uditch beton tidak berstandar SNI atau bukan beton K-350.
Harta Kekayanan
Sekilas mengetahui harta kekayaan Kasudin SDA Jakarta Utara, Ahmad Saipul dilaporkan publik Desember 2024 total kekayaan bersih Rp 12.756.500.000.
Antaranya kekayaan senilai Rp 12. 710.000. 000 berupa 10 bidang tanah dan bangunan menyebar di Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Kota Bogor. Harta lainya sebuah mobil kijang Innova dan 3 buah motor senilai Rp 168.000.000 dan harta bergerak Rp 25.000.000.
Harta kekayaan Ahmad Saipul mengalami kenaikan dari laporan Desember 2023.
(Saimin/r/as)
