PRANCIS, kabarSBI.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri rangkaian kegiatan dalam the Paris Summit for a New Financing Pact (Paris Summit 2023) yang dipimpin oleh Prancis serta India selaku Presidensi G20 tahun 2023 yang berlangsung sejak 22 s.d. 23 Juni 2023. Kehadiran Menkeu Sri Mulyani Indrawati mewakili Presiden Republik Indonesia dalam memenuhi undangan dari Presiden Prancis.
Paris Summit 2023 ditujukan untuk membangun diskusi dan penguatan kerja sama multilateral dalam membangun solusi pembiayaan global untuk penanganan tantangan global dalam mencapai Target Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals 2030 / SDGs 2030), termasuk agenda perubahan iklim global. Pada pertemuan tersebut terdapat empat isu yang menjadi fokus diskusi, yaitu reformasi lembaga keuangan internasional dan arsitektur pembiayaan internasional; penanaman modal pada infrastuktur berkelanjutan; pengembangan sumber daya tambahan untuk perubahan iklim; serta mobilisasi investasi sektor swasta.
Dalam pembukaan pertemuan the Paris Summit for a New Financing Pact ini, Presiden Emmanuel Macron menyampaikan pesan bahwa dunia membutuhkan gebrakan keuangan publik (public finance shock) karena sistem keuangan global saat ini dinilai belum dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan untuk penanganan tantangan global. Para pembuat kebijakan dan negara-negara diharapkan tidak mengembangkan kebijakan untuk mempertandingkan antara upaya mengentaskan kemiskinan dengan upaya melindungi planet karena kedua upaya tersebut seharusnya berjalan beriringan.
Dalam rangkaian pertemuan Paris Summit 2023, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menghadiri sejumlah sesi diskusi termasuk High-Level Roundtable Discussion on Private Capital Mobilization for Climate Investments in Emerging Markets and Developing Countries (EMDCs). Pada diskusi tersebut, para pemimpin bank pembangunan multilateral dan pemimpin dari lembaga keuangan yang tergabung di Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), serta pemerintah membahas berbagai pendekatan yang paling efektif untuk menggerakkan investasi swasta pada bidang iklim, khususnya di negara berkembang. Diskusi juga membahas isu terkait peluang dan tantangan untuk meningkatkan pendanaan dan upaya prioritas yang harus dilakukan sebelum pembahasan terkait dalam pertemuan Conference of The Parties (COP) 28 pada November 2023.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati membagikan pengalaman Indonesia terkait kemajuan dan tantangan implementasi Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform yang telah diluncurkan Indonesia pada Presidensi G20 Indonesia tahun lalu sebagai bentuk capaian dan pembelajaran bersama terutama untuk mendukung transformasi ekonomi. Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan dalam menjalankan transisi energi di Indonesia, di antaranya yaitu, biaya pinjaman (cost of borrowing) yang masih tinggi dan kebutuhan investasi energi yang tinggi yang melibatkan sektor publik dan swasta.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati juga menyampaikan bahwa dalam menghadapi perubahan iklim, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan kerja sama global untuk menghadapi tantangan ini, baik dari sisi pembiayaan, teknologi, dan keahlian untuk mencapai transisi yang adil dan terjangkau bagi semua. Saat ini, banyak negara berkembang memiliki keterbatasan dalam pendanaan perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan dukungan sistem keuangan global termasuk bank pembangunan multilateral dalam mengatasi kesenjangan pembiayaan (financing gap) terutama untuk negara berkembang.
Selain itu, langkah konkret dari negara maju sangat dibutuhkan untuk membantu pendanaan aksi iklim termasuk melalui pemenuhan komitmen sebesar USD 100 milyar per tahun yang hingga saat ini masih belum terpenuhi. Di samping itu, diperlukan antisipasi dampak perubahan iklim dengan intensitas lebih tinggi yang berbahaya dan mengakibatkan kehilangan dan kerusakan (loss and damage) baik pada alam maupun manusia. Berbagai upaya dan antisipasi yang dapat dilakukan antara lain dengan meningkatkan kapasitas bank pembangunan multilateral dan lembaga keuangan, termasuk memprioritaskan fasilitas hibah dan concessional financing lainnya.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati juga melakukan serangkaian kegiatan pertemuan bilateral di London, Inggris dan Paris, Prancis pada 21 s.d 23 Juni 2023 untuk bertukar pikiran tentang pemulihan ekonomi global, transisi energi, pembiayaan iklim dan pasar karbon hingga membahas perkembangan Keketuaan Indonesia di ASEAN. Keketuaan ASEAN tahun ini salah satu agenda prioritas Indonesia dalam Keketuaan terkait ketahanan pangan dan capain atas disepakatinya ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance versi 2 pada bulan Maret 2023. Pertemuan tersebut dilaksanakan dalam rangka kunjungan kerja di Inggris dan di sela-sela rangkaian Paris Summit 2023 di Prancis.
Tokoh-tokoh penting yang bertemu dengan Menkeu yakni Jeremy Hunt MP (Menteri Keuangan Inggris – Chancellor of the House Exchequer of the UK), Janet Yellen (Menteri Keuangan Amerika Serikat), Nirmala Sitharaman (Menteri Keuangan India), Bruno Le Maire (Menteri Keuangan Prancis), Ajay Banga (Presiden Grup Bank Dunia), Mathias Cormann (Secretary General OECD), Anna Bjerde (Direktur Pelaksana Bank Dunia), dan Thomas C. Heller (Chairman of the Board and Senior Strategic Advisor, Climate Policy Initiative). Pertemuan-pertemuan bilateral tersebut tidak hanya membahas perkembangan isu ekonomi global beserta tantangannya, tetapi juga dimanfaatkan untuk meminta dukungan atas agenda-agenda prioritas Indonesia, seperti sektor energi dan keuangan, termasuk dalam hubungannya dengan kerja sama pada forum G20 dan lembaga keuangan multilateral yang strategis.
Paris Summit 2023 dihadiri oleh sejumlah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dari Afrika Tengah, Arab Saudi, Armenia, Barbados, Benin, Bulgaria, Comoros, Gabon, Ghana, Ghana, Kamerun, Kenya, Rep. Kepulauan Seychelles, Kongo, Kroatia, Kuba, Mauritania, Mesir, Nigeria, Pakistan, Rep. Kepulauan Seychelles, Senegal Srilanka, Timor Leste, Togo, Tunisia, Zambia, Komisi Eropa, Dewan Eropa, Bank Sentral Eropa, dan Presiden African Union. Sejumlah pimpinan lembaga internasional juga hadir di antaranya Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa, Presiden Bank Dunia, Direktur Dana Moneter Internasional, Bank, Sekretaris Jenderal OECD, dan sejumlah lembaga lainnya. Pertemuan Paris Summit 2023 juga dihadiri sejumlah tokoh terkemuka global dari kalangan akademisi, filantropi, maupun lembaga masyarakat sipil (CSO/red).