PALEMBANG, KabarSBI.com – Transformasi sistem hukum pidana nasional memasuki babak penting. Pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru menuntut aparat penegak hukum, khususnya jaksa, tidak hanya memahami perubahan pasal dan prosedur, tetapi juga mampu menerjemahkan semangat pembaruan hukum ke dalam praktik penegakan keadilan yang profesional, transparan, dan berintegritas.
Pesan tersebut mengemuka dalam pembekalan yang disampaikan Jaksa Ahli Utama pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung RI, Dr. Fri Hartono, S.H., M.H., kepada sekitar 400 peserta Pelatihan Teknis Sentra Diklat Pemantapan Pembaruan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Tahun 2026 di Hotel Aryaduta Palembang, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung pada 16–20 November 2026 tersebut diselenggarakan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI bersama Jampidum melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional. Pelatihan ini menjadi bagian kelima dari rangkaian Sentra Diklat Tahun 2026, setelah sebelumnya dilaksanakan di Medan, Surabaya, Semarang, dan Bandung.
Peserta berasal dari jajaran Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dan para jaksa di wilayah Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu, serta Kepulauan Bangka Belitung. Kehadiran ratusan aparat penegak hukum tersebut mencerminkan pentingnya penyamaan persepsi dalam menghadapi perubahan mendasar sistem hukum pidana Indonesia.
Dalam pemaparannya, Fri Hartono menegaskan bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana membawa konsekuensi besar terhadap pola kerja aparat penegak hukum.
Menurutnya, perubahan regulasi tidak boleh dipahami sebatas pergantian norma hukum. Jaksa harus menguasai filosofi, tujuan, dan konsekuensi penerapan aturan baru agar setiap tindakan penegakan hukum tetap berada dalam koridor profesionalitas, proporsionalitas, dan keadilan.
“Pelatihan ini bukan sekadar forum untuk mempelajari pasal demi pasal. Pelatihan ini menjadi ruang untuk menyamakan pemahaman, membahas persoalan yang mungkin muncul dalam praktik, serta membangun kesiapan jaksa menghadapi perubahan hukum pidana dan hukum acara pidana,” ujarnya.
KUHAP BARU: KOORDINASI PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN HARUS DIPERKUAT
Salah satu substansi penting yang menjadi perhatian adalah penguatan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Kelengkapan formal maupun material berkas perkara harus diperhatikan sejak awal agar proses penanganan perkara tidak terhambat oleh persoalan administratif maupun kelemahan pembuktian.
Fri Hartono menekankan bahwa kualitas penuntutan tidak hanya ditentukan ketika perkara dilimpahkan ke pengadilan. Fondasi penanganan perkara justru dibangun sejak proses penyelidikan dan penyidikan melalui koordinasi serta komunikasi yang efektif antaraparat penegak hukum.
KUHAP baru juga mengatur kategori penyidik yang mencakup penyidik Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan penyidik tertentu yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang. Karena itu, pemahaman mengenai pembagian kewenangan, koordinasi, dan pengawasan menjadi sangat penting.
PERLINDUNGAN HAK DAN PENGAWASAN PENYIDIKAN
Pembekalan tersebut turut menyoroti pentingnya pengawasan terhadap proses penyelidikan dan penyidikan. Pengaturan mengenai rekaman pemeriksaan, pencatatan keberatan advokat atau pemberi bantuan hukum, serta perluasan mekanisme praperadilan menjadi bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas penegakan hukum.
Perubahan ini mengandung pesan penting bahwa kewenangan aparat penegak hukum harus berjalan seiring dengan perlindungan hak asasi manusia. Tidak boleh ada penyalahgunaan kewenangan, pengabaian prosedur, maupun tindakan yang mengesampingkan hak seseorang ketika berhadapan dengan hukum.
KEADILAN RESTORATIF DAN PLEA BARGAIN JADI PERHATIAN
Dalam materi pembaruan hukum pidana, Fri Hartono juga menyoroti pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice serta mekanisme pengakuan bersalah atau plea bargain.
Keadilan restoratif menempatkan pemulihan sebagai salah satu orientasi penting dalam penyelesaian perkara pidana. Kepentingan korban, pemulihan kerugian, penyelesaian konflik, serta tanggung jawab pelaku menjadi aspek yang harus diperhatikan sesuai persyaratan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, plea bargain memberikan ruang bagi mekanisme pengakuan bersalah berdasarkan persyaratan hukum, termasuk kesukarelaan pengakuan, dukungan bukti, serta prosedur dan pengawasan pengadilan.
Kedua pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa pembaruan hukum pidana tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman. Namun, penerapannya harus tetap menjamin kepastian hukum, menghindari penyalahgunaan mekanisme, dan melindungi kepentingan korban maupun pihak yang berhadapan dengan hukum.
PEMBUKTIAN ILMIAH, BUKAN SEKADAR PENGAKUAN
Aspek lain yang mendapat perhatian adalah penguatan Scientific Crime Investigation (SCI), yakni pendekatan penyidikan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pemanfaatan laboratorium forensik, kedokteran forensik, psikologi forensik, digital forensik, identifikasi, serta dukungan keahlian lainnya diharapkan mampu memperkuat objektivitas pembuktian.
Dengan demikian, penanganan perkara tidak boleh hanya bertumpu pada pengakuan seseorang. Setiap konstruksi perkara harus dibangun berdasarkan fakta, alat bukti, dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun ilmiah.
PEMIDANAAN BUKAN SEMATA-MATA PEMBALASAN
Perubahan paradigma juga terlihat dalam tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pemidanaan diarahkan untuk mencegah tindak pidana, membina pelaku, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, serta menciptakan rasa aman dan damai di tengah masyarakat.
Artinya, keberhasilan penegakan hukum tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya perkara yang berhasil dibawa ke pengadilan atau beratnya hukuman yang dijatuhkan.
Kualitas penanganan perkara, perlindungan korban, pemulihan kerugian, pencegahan tindak pidana berulang, dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum juga harus menjadi perhatian.
Namun, pendekatan humanis tersebut tidak berarti menghilangkan pertanggungjawaban pidana. Setiap mekanisme penyelesaian tetap harus tunduk pada ketentuan hukum dan prinsip keadilan.
INTEGRITAS JAKSA MENJADI KUNCI KEBERHASILAN REFORMASI HUKUM
Pelatihan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat integritas dan profesionalitas jaksa dalam menghadapi perubahan sistem peradilan pidana nasional.
Penguasaan regulasi tanpa integritas berpotensi kehilangan makna. Sebaliknya, kewenangan yang dijalankan dengan kompetensi, kehati-hatian, dan tanggung jawab akan menjadi fondasi penting bagi terwujudnya penegakan hukum yang dipercaya masyarakat.
Fri Hartono berharap para peserta tidak hanya membawa pulang pengetahuan dari kegiatan tersebut, tetapi juga mampu menjadi agen penyebarluasan pemahaman di lingkungan satuan kerja masing-masing.
Melalui diskusi internal, pertukaran pengalaman, dan pembelajaran berkelanjutan, kesamaan persepsi terhadap KUHP dan KUHAP baru diharapkan dapat terwujud di seluruh jajaran kejaksaan.
Pembaruan hukum pidana pada akhirnya bukan sekadar perubahan undang-undang, melainkan ujian bagi seluruh aparat penegak hukum untuk membuktikan bahwa hukum benar-benar hadir sebagai instrumen keadilan, perlindungan masyarakat, dan kepastian hukum.
Sebab, ukuran keberhasilan penegakan hukum bukan hanya seberapa banyak orang dapat dihukum, tetapi seberapa jauh hukum mampu menghadirkan keadilan tanpa kehilangan integritas.
(Redaksi KabarSBI.com)






