YLBH KAIROS & SHEKINAH INDONESIA RESMI DAMPINGI KORBAN DUGAAN PENGANIAYAAN DI KUNINGAN, KAWAL PROSES HUKUM HINGGA TUNTAS

YLBH KAIROS & SHEKINAH INDONESIA RESMI DAMPINGI KORBAN DUGAAN PENGANIAYAAN DI KUNINGAN, KAWAL PROSES HUKUM HINGGA TUNTAS 1KUNINGAN, KabarSBI.com – Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Kairos & Shekinah Indonesia secara resmi memberikan pendampingan hukum kepada MM (22), warga Dusun Puhun, RT 003/RW 001, Desa Kaduagung, Kecamatan Sindangagung, Kabupaten Kuningan, yang mengaku menjadi korban dugaan tindak pidana penganiayaan. Langkah pendampingan tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen lembaga dalam memperjuangkan hak-hak korban serta memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

YLBH KAIROS & SHEKINAH INDONESIA RESMI DAMPINGI KORBAN DUGAAN PENGANIAYAAN DI KUNINGAN, KAWAL PROSES HUKUM HINGGA TUNTAS 2

Perkara tersebut telah dilaporkan secara resmi kepada Kepolisian Resor (Polres) Kuningan. Laporan diterima pihak kepolisian pada Kamis, 12 November 2026, dengan Nomor: STBM/186/XI/RES.1.6./2026/SPKT.Sat. Reskrim/Polres Kuningan/Polda Jawa Barat.

 

Dengan diterbitkannya tanda bukti penerimaan laporan tersebut, perkara ini kini memasuki tahapan penanganan oleh aparat penegak hukum. Kehadiran YLBH Kairos & Shekinah Indonesia diharapkan dapat memberikan kepastian pendampingan sekaligus memastikan korban memperoleh hak-haknya selama proses hukum berlangsung.

 

Pihak YLBH Kairos & Shekinah Indonesia menegaskan bahwa pendampingan hukum ini bukan sekadar bentuk dukungan administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab dalam memperjuangkan keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum.

 

Saat ini, tim kuasa hukum tengah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian serta mendampingi korban dalam menghadapi rangkaian proses penyidikan lanjutan. Langkah tersebut dilakukan agar setiap perkembangan perkara dapat dikawal secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

 

YLBH Kairos & Shekinah Indonesia juga berharap Polres Kuningan dapat menangani laporan tersebut secara serius, transparan, dan profesional dengan mengedepankan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law).

 

Penanganan perkara ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum serta menjawab harapan korban untuk mendapatkan keadilan. Sebab, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum tanpa diskriminasi.

 

Hukum harus berdiri tegak, perlindungan terhadap korban harus menjadi perhatian, dan setiap dugaan tindak pidana wajib diproses secara objektif berdasarkan fakta serta alat bukti yang sah.

 

(Tim Redaksi)