Pemerintah DKI dan Pusat Tak Bernyali Tertibkan PKL Kemayoran

Pedagang pakaian di aspal jalan putaran sekitar Masjid Akbar Kemayoran, Jakarta Pusat. (dok)

– Dirut PPK Kemayoran Lepas Tanggungjawab

JAKARTA, kabarSBI.com – Mental karet dipertontonkan pemerintah daerah DKI Jakarta dan pemerintah pusat dalam mengelola sebuah kawasan khusus seperti Kemayoran Jakarta Pusat. Bagaimana tidak, Pemerintah tak berdaya menjaga aset negara berupa fasilitas umum seperti jalan.

Akibat lemahnya pengawasan pemerintah yang masif disana membuka peluang oknum untuk mencari keuntungan dengan memanfaatkan jalan raya sekitar Masjid Akbar Kemayoran menjadi lahan empuk, bisnis untuk transaksi sewa lapak jalanan untuk dagang.

Pantauan kabarSBI.com lebih dari 200 lapak berjejar di sekitar putaran masjid Akbar Kemayoran hingga jalan – jalan disekitarnya. Umumnya para pedagang kaki lima menjajakan dagangan pakaian, kuliner dan lainnya.

Untuk dapat berjualan di jalan raya itu setiap Pedagang dari berbagai tempat harus menyiapkan uang Rp 4 sampi 6 juta kepada panitia dari unsur ormas, untuk sewa selama satu bulan atau sepanjang Ramadhan.

Bisa dibayangkan berapa banyak panitia meraup keuntungan dari hasil menguasai sebagian jalan raya Kemayoran, ada yang menyebutkan miliaran rupiah. Belum lagi ditambah pemasukan harian dari parkir liar menambah pundi pemasukan untuk memperkaya diri maupun kelompok tertentu.

Tenda tenda pedagang berbaris panjang di bawah rambu lalulintas kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. (dok)

Bak kota tak bertuan bisnis jalanan ibu kota tak dapat tersentuh aparatur setempat.  Pemerintah kelurahan dan kecamatan setempat pun tak ingin pula jadi pihak  yang paling disalahkan atas kekacauan penataan kota. Sementara pihak bertanggungjawab, pengelola kawasan dalam hal ini Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) Kemayoran, sebuah badan usaha negara yang dibentuk oleh pemerintah pusat pun  “merestui” kesemrawutan kawasan kemayoran, Jakarta Pusat.

Kawasan kemayoran atau disebut juga Kota Baru Bandar Kemayoran tidak dapat mewujudkan mimpinya sebagai kota modern yang ramah dan tertib lingkungan. Kawasan tersebut harus ternoda karena banyaknya PKL musiman maupun ‘permanen’ dikawasan yang tak dapat dikendalikan dengan baik.

Pimpinan Kelurahan Kebon Kosong sendiri yang paling bersentuhan dengan masuknya PKL meski berada di kawasan PPK Kemayoran menyadari kelemahan kewenangannya, hingga ia mengaku tak dapat berbuat apa apa.

Lurah Syamsul membenarkan keberadaan PKL berada di kawasan terlarang terlebih menggunakan jalur utama kawasan kemayoran. Namun dirinya tak mau bertanggungjawab penuh maraknya PKL di lokasi tersebut meski dia harus menelan pil pahit karena harus mendapatkan sampah sampah dari ulah PKL yang mau tak mau harus dia bersihkan melalui petuas PPSU-nya.

Demikian juga disampaikan Camat Kemayoran Asep Mulyaman keterbatasan wewenangnya di kawasan kemayoran kerap menjadi benalu dalam wilayah tugasnya. Ia menyebutkan bahwa pihak yang paling bertanggungjawab adalah pengelola PPK Kemayoran. Kawasan itu menurutnya seperti negara dalam negara, pengambil kebijakan di kawasan tersebut (PPK Kemayoran) kerap berlindung di bawah naungan pemerintah pusat sehingga membuat pemerintah kecamatan ketar ketir.

Lebih jauh dia menyebutkan PKL disana hanya masalah kecil banyak masalah yang lebih besar di kawasan kemayoran, seperti masalah tanah, air bersih, dan infrastruktur Pemda DKI Jakarta.

Hingga berita ini diturunkan panitia dari pihak ormas belum dapat ditemui di lokasi untuk diminta keterangannya.

Berbeda dengan pengelola atau Dirut PPK Kemayoran meski sudah dilayangkan surat audiensi untuk mendapatkan klarifikasi terkait hal tersebut belum juga mau menjawab. Pengelola dinilai masih tutup mata dan tak mau mengambil resiko meski kawasannya dibuat kumuh, estetika kota menjadi rusak dan menimbulkan gangguan bagi pengguna jalan umum. (Tim)