MAJALENGKA, kabarSBI.com – Pemerintah Kabupaten Majalengka menunjukkan komitmen nyata terhadap pemerataan pembangunan dengan memperbaiki akses jalan utama menuju Pondok Pesantren Nurul Barokah di Desa Kancana, Kecamatan Cikijing. Tindakan cepat ini merupakan hasil koordinasi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Majalengka dengan pihak Kecamatan Talaga, menyusul laporan masyarakat terkait kondisi jalan yang rusak, 6 November 2025.
Direktur BUMP Nurul Barokah, Omang Abdul Somad, menyampaikan apresiasi mendalam terhadap langkah sigap Pemkab Majalengka. Ia menilai bahwa kecepatan dan kepekaan pemerintah dalam merespons kebutuhan masyarakat menunjukkan birokrasi yang efektif, humanis, dan berpihak pada rakyat.
“Alhamdulillah, kami sangat mengapresiasi langkah cepat pemerintah. Mereka tidak hanya menerima laporan, tapi langsung turun ke lapangan, meninjau, dan bertindak. Ini bukti bahwa birokrasi bisa bekerja dengan hati dan nurani,” ujar Omang Abdul Somad, Kamis (6/11/2025).
Menurut Omang, pembangunan infrastruktur publik bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga manifestasi kehadiran negara dalam menjamin hak-hak dasar masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Ia menambahkan, pemerintah daerah telah menjalankan tanggung jawab konstitusional sebagaimana termaktub dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan kewajiban negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pembangunan.
“Pesantren bukan hanya lembaga pendidikan agama, tetapi juga pusat pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat. Ketika akses jalan ke pesantren diperhatikan, artinya pemerintah sedang menegakkan nilai keadilan sosial. Pembangunan tidak hanya tentang infrastruktur, tapi juga tentang keberadaban dan kemanusiaan,” lanjutnya.
Dikenal sebagai tokoh muda Majalengka yang aktif dalam advokasi kebijakan publik, Omang Abdul Somad juga berperan sebagai jembatan antara komunitas pesantren dan pemerintah daerah. Selain menjabat sebagai Direktur BUMP Nurul Barokah, ia juga memegang sejumlah posisi strategis, di antaranya Wakil Ketua Umum DPP PROPAS (Pro Prabowo Subianto), Dewan Penasehat GP Ansor Majalengka, Sekretaris Umum IKASAMA (Ikatan Kiai & Santri Majalengka), serta Wakil Ketua Komite Ekraf Kabupaten Majalengka.
Omang menilai langkah Pemkab Majalengka sebagai praktik baik implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menuntut penyelenggara pemerintahan untuk bertindak cepat, tanggap, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Sinergi antara regulasi dan empati harus terus diperkuat. Pemerintah dan masyarakat harus berdiri sejajar dalam membangun daerah. Kita bangun Majalengka bukan hanya dengan aturan, tapi juga dengan rasa,” tegas Omang.
Perbaikan jalan Desa Kancana menjadi simbol bahwa pembangunan berbasis kolaborasi antara pemerintah, pesantren, dan masyarakat sipil mampu melahirkan keadilan yang lebih merata. Langkah cepat ini juga sejalan dengan semangat good governance pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kepentingan publik.
