oleh

Penetapan Tersangka Diduga Melawan HAM, Sidang Praperadilan Terhadap Polda Banten Digelar PN Tangerang

-Nasional-555 Dilihat

Penetapan Tersangka Diduga Melawan HAM, Sidang Praperadilan Terhadap Polda Banten Digelar PN Tangerang 1TANGERANG, kabarSBI.com – Pengadilan Negeri Tangerang membuka sidang perdana Praperadilan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Thomas Susanto dan Meriana dari LQ Indonesia Lawfirm di ruang sidang 5 pada hari Jumat (17/12/2021).

Setelah sidang dibuka, dilakukan pemeriksaan administrasi kelengkapan surat para Advokat dari LQ Indonesia berupa KTA dan Berita Acara Sumpah oleh Hakim tunggal Emy Tjahjani Widiastoeti, SH, MHum terhadap Advokat Alvin Lim, SH, MSc, CFP, CLA, H Alfan Sari, SH, MH dan Hamdani, SH, MH.  Para kuasa hukum menyampaikan perubahan/ perbaikan atas Permohonan Prapid LQ Indonesia Lawfirm yang berjudul “Projustitia Tanpa Melanggar HAM”.

Ketika dibacakan dengan lantang oleh Haji Alfan Sari, SH, MH dikemukakan adanya pelanggaran Formiil dalam penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Polda Banten terhadap Para Pemohon atas dua pelanggaran hukum fatal yaitu pertama Pelapor Radius Simamora, SH tidak punya legal standing karena bukan korban atau pihak kepentingan dalam perkara yang disangkakan.

“Pasal 103 UU Merek dengan jelas, menyebutkan bahwa pasal 100 hingga 102 adalah delik Aduan sehingga hanya korban atau pihak berkepentingan yang berhak mengajukan laporan polisi. Bukan Radius Simamora. Dengan memproses Aduan Radiudls Simamora, Polda Banten sudah melanggar Pasal 1 angka (25) KUHAP, jo. Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015,” katanya.

Penetapan Tersangka Diduga Melawan HAM, Sidang Praperadilan Terhadap Polda Banten Digelar PN Tangerang 2Kedua adalah adanya pelanggar Hukum Formiil/KUHAP, Pasal 109 ayat (1) KUHAP, jo Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015 kewajiban penyidik untuk memberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (selanjutnya disebut “SPDP”) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor.

“Diketahui bahwa Termohon (Polda Banten) tidak pernah memberikan SPDP yang menjadi Hak Para Pemohon, dan dapat kami buktikan dengan rekaman pembicaraan dengan petugas polres Kota Tangerang dan Kejari Tangerang yang mengatakan tidak pernah menerima SPDP terkait,” lanjutnya.(red)

Kabar Terbaru