Jakarta, kabarSBI – Proyek beton rapid setting Paket 5 Tahun Anggaran 2024 yang dikerjakan oleh PT. Dewimas Bahtera diduga tidak mendapatkan pemeliharaan sebagaimana mestinya. Sejumlah kalangan mempertanyakan keberadaan jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak serta pertanggungjawaban PPK atas Pakta Integritas yang telah ditandatangani bersama pihak kontraktor.
Mengacu pada Perpres No. 16 Tahun 2018 dan Perpres No. 12 Tahun 2021, jaminan pemeliharaan wajib dipenuhi kontraktor sejak penyerahan pertama pekerjaan hingga serah terima akhir. Namun, berdasarkan pantauan lapangan, tidak ada upaya pemeliharaan yang dilakukan sejak proyek dinyatakan selesai, meskipun masa pemeliharaan ditetapkan selama 24 bulan. Jalan yang dimaksud, dari simpang STIP hingga area SPBU Bidara Rw 01 Kelurahan Marunda, kini mengalami kerusakan serius berupa retakan hingga lubang.
Wali Kota Jakarta Utara merespons situasi ini dengan menyatakan akan menegur pihak terkait dan memastikan tindak lanjut dilakukan. Ia juga mengajak masyarakat untuk langsung memberikan informasi terkait kondisi jalan, mengingat ia sendiri tidak melewati kawasan Arteri Marunda dalam aktivitas harian.
Hendra Hidayat, Wali Kota Jakarta Utara, menyampaikan bahwa dirinya baru bertugas di wilayah ini dan sebelumnya berpengalaman di Jakarta Barat. Dalam pertemuan yang dihadiri sejumlah pejabat kota, ia menyampaikan komitmennya untuk menangani persoalan ini secara serius.
Sementara itu, Plt. Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Utara, Siti Dinarwenny, dalam pernyataannya melalui WhatsApp mengucapkan terima kasih atas laporan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa Jalan Akses Marunda dulunya merupakan jalan nasional yang baru diserahkan ke Pemprov DKI Jakarta dan dalam kondisi rusak berat. Pemprov melalui Dinas Bina Marga saat ini tengah melakukan perbaikan secara bertahap sesuai ketersediaan anggaran, termasuk proyek beton rapid setting Paket 5 yang masih dalam masa pemeliharaan dan akan diperbaiki oleh pihak kontraktor.
Namun, Ketua LSM Antara, Anton, menyoroti kurangnya transparansi dan pengawasan, serta menilai proyek tersebut tidak akan dipelihara jika masyarakat tidak menyuarakannya. “Kami mendesak agar Inspektorat dan aparat hukum turun tangan untuk menyelidiki proyek yang didanai dari pajak rakyat ini, dan berjanji akan mengirim surat kepada lembaga-lembaga yang berwenang,” ujarnya, Jumat(30/5/2025).
Reporter: Aristono
Editor : Ali
