JAKARTA, kabarSBI.com – Direktorat Jenderal Tata Ruang menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektor dalam rangka Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tana Tidung, Ranperda Kabupaten RTRW Kabupaten Banggai Kepulauan, Ranperda RTRW Kabupaten Takalar, dan Ranperda RTRW Kabupaten Tanah Bumbu pada Senin (26/06) di Jakarta.
Pemaparan pertama oleh Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali. Dalam paparannya ia mengatakan bahwa Pelabuhan Bebatu memiliki potensi menjadi kawasan industri yang didukung dengan aksesibilitas yang terhubung dengan kabupaten sekitar. “Kabupaten Tana Tidung menjadi salah satu pintu gerbang masuk untuk menyuplai kebutuhan insfrastruktur, pangan, dan lain-lain di Kalimantan Utara,” jelas Ibrahim Ali.
Ibrahim Ali juga menambahkan bahwa Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Tana Tidung berkomitmen menindaklanjuti segala masukan dari Kementerian/Lembaga pada forum lintas sektor dan mengintegrasikan dalam rancangan peraturan daerah RTRW Kabupaten Tana Tidung serta melakukaan penetapan peraturan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
Selanjutnya, Pj. Bupati Banggai Kepulauan, Ihsan Basir memaparkan tentang Ranperda RTRW Kabupaten Banggai Kepulauan. Dalam paparannya Ia mengatakan, “Kebijakan penataan ruang Kabupaten Banggai Kepulauan ialah pengembangan sistem pusat pemukiman sebagai pusat kegiatan secara menyeluruh guna mendorong pertumbuhan ekonomi untuk pengembangan wilayah kabupaten,” ujar Ihsan Basir.
Ihsan Basir juga mengungkapkan bahwa pembangunan dan pengendalian wilayahnya berbasis mitigasi bencana, karena wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan termasuk ke dalam Ring of Fire.
Pada kesempatan yang sama, Pj. Bupati Takalar, Setiawan Aswad mengatakan bahwa Takalar merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) Makassar Maros Sungguminasa Takalar (Mamminasata). “Kawasan Mamminasata adalah kawasan perkotaan metropolitan dan ditunjuk sebagai KSN, ini sangat penting karena mempengaruhi tata ruang Kabupaten Takalar yang memiliki konektivitasi dengan Kabupaten/Kota lainnya di dalam wilayah metropolitan Mamminasata,” jelas Setiawan Aswad.
Isu lain yang dipaparkan oleh Setiawan Aswad pada kesempatan ini adalah terkait dengan jaringan insfratruktur, hal ini karena Kawasan Mamminasata perlu ditunjang oleh infrastruktur yang memadai baik itu jaringan jalan arteri primer, jalur kereta api, dan pembangunan jalan tol.
Bupati Tanah Bumbu, Zairullah Azhar mengatakan bahwa Kabupaten Tanah Bumbu berposisi strategis karena dekat dengan Ibu Kota Nusantara (IKN). “Salah satu isu strategis di Tanah Bumbu adalah rencana pembangunan jalan tol dari Batulicin menuju IKN. Sehingga ini membuat Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu serius mendiskusikan rancangan RTRW Kabupaten Tanah Bumbu,” ucap Zairullah Azhar.
Zairullah Azhar menambahkan bahwa upaya perwujudan pola ruang prioritas Kabupaten Tanah Bumbu antara lain adalah proteksi kawasan lindung melalui penetapan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) daya dukung lingkungan hidup yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pertumbuhan ekonomi dan investasi dengan tetap memperhatikan sosial budaya serta lingkungan hidup untuk ketahanan dan pembangunan yang berkelanjutan.
Direktur Jenderal Tata Ruang, Gabriel Triwibawa dalam arahannya mengatakan bahwa rencana tata ruang ini disiapkan untuk menjadi suatu wadah bagi terlaksananya suatu pembangunan yang berkelanjutan. “Pembangunan yang berkelanjutan itu mengedepankan atau mendasarkan pada 3 (tiga) aspek yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan,” ujar Gabriel Triwibawa.
Gabriel Triwibawa juga menegaskan bahwa pada hakikatnya di dalam Undang – Undang Cipta Kerja (UUCK) tata ruang menjadi panglima dalam pembangunan, yang mana direpresentasikan dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang(KKPR).
Direktur Jenderal Tata Ruang melanjutkan, jangan sampai pembangunan ini terkendala karena tata ruang dan pertanahan tidak menjadi satu kesatuan. “Jika ada kendala karena tidak sinkronnya pertanahan dan tata ruang tampaknya akan membuat pemerintah daerah kesulitan dalam melaksanakan pembangunan didaerahnya tersebut,” tutup Gabriel Triwibawa.
Rapat koordinasi lintas ini turut mengundang Kementerian atau Lembaga terkait, baik hadir secara daring maupun luring. (as/fn/red)