TASIKMALAYA, kabarSBI.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi penopang gizi pelajar justru memunculkan tanda tanya besar di Kecamatan Bantarkalong, Kabupaten Tasikmalaya. Sebanyak kurang lebih 700 siswa SMKN Bantarkalong yang tengah menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL) diduga tidak menerima jatah makanan selama empat bulan terakhir.
Kondisi ini memicu sorotan tajam publik. Pasalnya, program MBG merupakan bantuan langsung dari negara yang melekat sebagai hak siswa, bukan sekadar program administratif yang bisa diabaikan begitu saja.
Berdasarkan perhitungan, dengan asumsi Rp15.000 per siswa per hari dan rata-rata 24 hari efektif per bulan, nilai bantuan mencapai sekitar Rp252 juta per bulan. Dalam kurun waktu empat bulan, total potensi dana yang seharusnya tersalurkan mencapai lebih dari Rp1 miliar.
Pertanyaan krusial pun mencuat: jika bantuan tersebut tidak diterima siswa, ke mana aliran dana tersebut? Apakah telah dikembalikan ke kas negara, dialihkan secara sah, atau justru mengendap tanpa kejelasan?
Secara administratif, setiap bantuan negara yang tidak tersalurkan wajib memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, baik melalui pengembalian dana, distribusi alternatif, maupun rapel kepada penerima manfaat. Semua itu harus disertai dokumen resmi dan transparansi penuh.
Hingga kini, belum ada penjelasan terbuka dari pihak pengelola program MBG di wilayah Bantarkalong terkait mekanisme distribusi bagi siswa yang menjalani PKL di luar sekolah. Minimnya informasi ini justru memperkuat dugaan adanya kelalaian serius, bahkan berpotensi mengarah pada penyimpangan.
Sejumlah pihak mendesak agar instansi terkait segera melakukan audit menyeluruh, termasuk membuka data alokasi anggaran, realisasi distribusi, serta sistem pengawasan program. Transparansi dinilai menjadi kunci untuk memastikan tidak ada hak siswa yang terabaikan.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi kredibilitas program MBG sebagai salah satu program strategis pemerintah. Jika benar terjadi penyimpangan, maka bukan hanya kepercayaan publik yang dipertaruhkan, tetapi juga masa depan generasi muda yang seharusnya menjadi prioritas utama.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak media masih berupaya menghubungi pengelola program MBG di Bantarkalong serta instansi terkait guna memperoleh klarifikasi resmi.
(tim/red)
