Tender Proyek Bermasalah: Gubernur Didesak Usut Proyek Dermaga Pelabuhan Belang

PT Pentagon Terang Asli pemenang tender sumber http://lpse.sulutprov.go.id. (foto/sc)

SULAWESI UTARA, kabarSBI.com –  Proyek konstruksi rawan persaingan tidak sehat. Kepala Dinas (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara, bakal menelan pil pahit atas proses tender proyek konstruksi Dermaga yang diduga kuat bermasalah.

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey didesak segera mengusut tuntas oknum yang diduga melakukan tindak kejahatan tender proyek Pekerjaan Dermaga Pelabuhan Perikanan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara. Sebab, proyek tersebut terindikasi menjadi  ajang sayembara persekongkolan antara pihak instansi, PPK dan Pokja dengan kontraktor.

Demikian dikatakan sumber resmi kabarsbi.com, Rabu (19/9/2018), dengan meminta namanya tidak dipublikasikan.

Menurutnya, proyek kontruksi Dermaga itu sudah ada pemenang dalam proses pelelangan umum (LPSE). Kemudian, tata cara pemilihan perencana konstruksi sesuai aturan yakni ; pengumuman, pendaftaran untuk mengikuti pelelangan, penjelasan, pemasukan penawaran, evaluasi penawaran, penetapan calon pemenang dilakukan berdasarkan penilaian kualitas dan atau gabungan kualitas dan harga tetap atau harga terendah, pengumuman calon pemenang, masa sanggah dan penetapan pemenang.

Gubernur Olly Dondokambey didesak segera mengusut tuntas pelaku tindak kejahatan tender proyek Pembangunan Konstruksi Pelabuhan Perikanan Belang tahun 2018. Herannya, proyek yang sudah ada pemenangnya kemudian dijadikan sayembara guna pundi-pundi agar terisi tanpa melalui proses tender dan proyek tersebut diberikan kepada kontraktor Cina Ternate.

“Kami mendesak Gubernur Sulut segara mengambil langkah dan jika perlu pejabat yang diduga melakukan pelanggaran hukum tender proyek Dermaga Belang ditindak. Setahu saya Pengguna jasa dan penyedia jasa dilarang melakukan persekongkolan dengan memberikan pekerjaan proyek yang sudah ada pemenangnya kemudian dikerjakan oleh kontraktor lain. Itu merupakan pelanggaran hukum dan masuk kategori kejahatan. Kewajiban dan Hak pengguna jasa dalam pemilihan penyedia jasa diharuskan mengumumkan secara luas melalui media massa dan papan pengumuman setiap pekerjaan,” katanya.

Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, mempunyai ketentuan pelelangan umum adalah pelelangan yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk umum dan masyarakat luas.

Realitanya, pelelangan umum Dermaga Perikanan Belang itu sudah dimenangkan oleh PT Pentagon Terang Asli sebagai pemenang tender berdasarkan Surat POKJA 1 ULP Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah Provinsi Sulut. Dengan Nomor 6/BP/DKP-ULP/1/V/2018, tanggal 9 Mei 2018, perihal Penetapan Pemenang Pekerjaan Dermaga Pelabuhan Perikanan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara, dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp 4.395.211.358,03, yang ditanda tangani Pejabat Pembuat Komitmen DKP Sulut, Marfil F. Lakada S.Pi.

Dirinya menduga, ada indikasi persekongkolan antara Kepala Dinas, Pokja, PPK dengan kontraktor. Jika tidak diawasi ketat bisa dipastikan menimbulkan peluang penyalahgunaan wewenang dan masyarakat hanya bisa melihat pengumuman tender yang terbatas, sehingga penawaran yang masuk dalam sistem tidak bisa dipantau langsung dan dokumen penawaran serta kelengkapan dokumen juga tidak bisa diakses langsung oleh publik.

Sebagai bukti, Lanjut sumber yang dapat dipercaya membenarkan bahwa perusahan Pentagon resmi dinyatakan sebagai pemenang tender dengan diterbitkan SPPJ dan ditandatangani PPK. Dalam lingkup pengaturan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi pemilihan penyedia jasa, kontrak kerja konstruksi, penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, kegagalan bangunan, penyelesaian sengketa, larangan persekongkolan, dan sanksi administratif.

Bahkan, kata dia, pemilihan pemyedia jasa yang meliputi perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi oleh pengguna jasa dapat dilakukan dengan cara pelelangan umum ataupun pelelangan terbatas, pengguna jasa dapat melakukan prakualifikasi dan pasca kualifikasi.

“Kami tidak pernah berniat jahat dan selalu menganggap pemerintah adalah mitra kami. Tapi jika kami dipersulit dan diperlakukan seperti ini, maka kami akan alergi kepada pihak instansi yang bukannya berdiri netral tapi justru menciptakan persoalan baru. Kelengkapan Jaminan pelaksanaan sudah dilengkapi dan dimasukan, tapi kenapa sudah ada kontrak kerja dengan perusahan lain yang bukan pemenang tender? Pengumuman pemenang tender pekerjaan konstruksi harus diumumkan juga melalui media cetak atau diumumkan secara luas dan papan pengumuman resmi untuk umum. Tapi realitanya tidak dilakukan pihak inatansi,” tandasnya meminta identitasnya disimpan.

Kadis Kelautan dan Perikanan Sulut, Ronald Sorongan. (dok/ist)

Saat dikonfirmasi via selular terkait masalah tender proyek Dermaga Perikanan Belang, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sulut, Ronald Sorongan, membantah dan menyuruh klarifikasi ke ULP.

“Jangan tanya kepada saya. Pergi tanya aja ke ULP di Kantor Gubernur Sulut. Resmi aja pak, siknal hilang-hilang karena saya lagi di jalan,” katanya.

Sementara Panitia Pembuat Komitmen (PPK) Marfil F. Lakada mengatakan semua sesuai prosedur yang ditempuh dan baiknya datangi kantor kemudian bicara langaung.

“Oh, maaf. Ada prosedur yang ditempuh Pak. Tapi alangkah baik bisa konfirm langsung di kantor Pak. Hari senin juga bisa Pak,” ucap Lakada, Sabtu (15/9/2018) lalu.

Sementara itu, Yance Nata kepada kabarsbi.com membenarkan dimana proyek Dermaga Pelabuhan Perikanan Belang yang saat ini sedang dia kerjakan adalah pemberian pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Sulaweai Utara.

Dirinya tidak tahu menahu apakah proyek Dermaga Belang ada masalah atau tidak. “Kalau soal itu pergi konfirmasi ke Pokja dan PPK karena kita hanya tahu terima undangan klarifikasi berkas dan tampilkan tenaga-tenaga ahli,” katanya.

Saat ditanya darimana dan kenapa proyek tersebut bisa dia kerjakan, dirinya menjelaskan karena mendapat undangan resmi.

“Karena waktu pengumuman kita calon pemenang. Soal keputusan itu coba tanya ke PPK atau ke Pokja. Jadi kita pigi bawa semua pembuktian dengan kita pe tenaga-tenaga ahli kemudia saya diberikan undangan resmi langsung kita ke kantor ketemuan dengan Bapak Marfil dan tim PPK,” jelasnya dengan logat Manado.

Yance berdalih dirinya hanya peserta lelang sedangkan kewenangan ada pada pihak  PPK dan Pokja.

“Saya tidak bisa menjawab lebih karena yang berhak menjawab mereka yang memberi keputusan. Pergi konfirmasi ke mereka. Saya hanya peserta kontraktor yang ikut lelang seperti PT Pentagon yang mendapat undangan resmi dari PPK dan Pokja,” pungkas Yance. (Arthur/r/as)