๐๐๐๐๐๐๐๐, kabarSBI.com โ Gelombang kemarahan dan desakan publik pasca-aksi demonstrasi besar Aliansi Rakyat Banyumas (ARB) kian memanas. Kebijakan pemerintah daerah yang secara sepihak memangkas hak-hak dasar rakyat dinilai bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bentuk pembangkangan telak terhadap produk hukum daerah yang sah, 1 November 2026.
โPernyataan keras tersebut disampaikan langsung kepada media melalui pesan WhatsApp pada Minggu, 1 November 2026, oleh Kuasa Hukum Rakyat Banyumas, Ananto Widagdo, S.H., S.Pd. Sebagai pegiat antikorupsi yang konsisten mengawal berbagai dugaan kasus hukum dan korupsi di Kabupaten Banyumas, Ananto menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam dan akan terus bergerak maju demi menegakkan keadilan yang bermartabat bagi masyarakat kecil.
โBerdasarkan kajian yuridis serta keterangan resmi dari Kuasa Hukum Rakyat Banyumas, berikut adalah poin-poin tuntutan tajam dan spesifik yang mendesak untuk segera ditindaklanjuti:
โPenegasan Pelanggaran Perda RPJMD Nomor 3 Tahun 2025โ2029:
โKuasa hukum rakyat membeberkan secara telak bahwa seluruh janji politik dan visi-misi bupati saat berkampanye telah dilegitimasi dan diikat secara hukum ke dalam Peraturan Daerah (Perda) RPJMD Nomor 3 Tahun 2025โ2029.
โPemangkasan atau penghentian sepihak (cut off) terhadap akses pengobatan gratis (Universal Health Coverage / UHC) bagi sekitar 130.000 warga miskin merupakan bentuk nyata pengkhianatan terhadap Perda RPJMD Nomor 3 Tahun 2025โ2029 yang wajib dipatuhi oleh eksekutif maupun legislatif.
โMosi Tidak Percaya & Desakan Pertanggungjawaban DPRD Banyumas:
โAnanto Widagdo menyoroti tajam sikap DPRD Banyumas yang terkesan abai atau berlindung di balik dalih tidak tahu menahu. Padahal, Perda RPJMD Nomor 3 Tahun 2025โ2029 dibahas, dirumuskan, dan disetujui bersama antara bupati dan dewan.
โDPRD didesak untuk segera sadar fungsi dan membuktikan perannya melalui fungsi pengawasan (controlling), bujeting, dan legislasi, bukan sekadar duduk diam berpangku tangan di saat ribuan warga miskin terus-menerus ditolak oleh pihak rumah sakit.
โKomitmen Perjuangan Hukum Tanpa Kompromi:
โSebagai kuasa hukum dan pegiat antikorupsi, Ananto Widagdo memastikan bahwa penagihan janji politik ini serta pengawalan kasus-kasus krusial di Kabupaten Banyumas akan terus digalakkan secara konsisten demi menjamin hak-hak konstitusional rakyat bawah tidak dirampas oleh penguasa.
โAliansi Rakyat Banyumas bersama Tim Kuasa Hukum memperingatkan pemerintah daerah dan legislatif agar segera memulihkan hak kesehatan rakyat tanpa syarat birokrasi yang berbelit-belit. Jika pengabaian ini terus berlanjut, eskalasi perlawanan hukum dan sosial dipastikan akan semakin membesar.
(Red/KRT)
