METRO, kabarSBI.com — Sekretaris GWI Kota Metro, Arwansyah, mendesak Pemerintah Kota Metro membuka secara transparan pengelolaan anggaran publikasi media. Desakan tersebut disampaikan pada Sabtu (5/9/2026), menyusul sorotan mengenai dasar dan mekanisme penentuan media yang mendapat kerja sama publikasi pemerintah.
Menurut Arwansyah, persoalan utamanya bukan sekadar mengenai media yang memperoleh atau tidak memperoleh anggaran. Ia mempertanyakan indikator yang digunakan Pemkot Metro, apakah berdasarkan legalitas perusahaan pers, profesionalitas, jangkauan pembaca, kualitas karya jurnalistik, kinerja media, atau kriteria lainnya. “Kalau memang mekanismenya objektif dan profesional, buka saja kriterianya. Jangan biarkan masyarakat menebak-nebak,” tegasnya.
Arwansyah juga menyoroti adanya persepsi di kalangan insan pers bahwa media yang kritis terhadap kebijakan pemerintah berpotensi mendapat perlakuan berbeda dalam kerja sama publikasi. Ia menegaskan kritik tidak seharusnya menjadi alasan untuk membatasi kerja sama dengan media. “Media bukan humas pemerintah. Media punya fungsi kontrol. Ketika pemerintah benar, kita beritakan. Ketika pemerintah keliru, kita juga harus berani menyampaikan kritik,” ujarnya.
Karena itu, Arwansyah meminta Pemkot Metro membuka total anggaran publikasi, dasar pengalokasian, mekanisme pemilihan perusahaan pers, indikator penilaian, serta evaluasi terhadap media yang menjadi mitra pemerintah. Menurutnya, keterbukaan tersebut merupakan bagian dari kontrol publik terhadap penggunaan APBD dan penting untuk mencegah munculnya dugaan perlakuan diskriminatif terhadap media.
Arwansyah menegaskan dirinya tidak sedang menuduh adanya pelanggaran tertentu, melainkan meminta pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka. “Jangan alergi dengan pertanyaan. Jangan marah ketika publik meminta penjelasan. Karena yang dikelola adalah uang rakyat,” katanya. Ia berharap Pemkot Metro dapat menjawab persoalan tersebut melalui data dan mekanisme yang jelas, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran serta kebebasan pers tetap terjaga.
(tim/red)
