HAK PEKERJA KEBERSIHAN RSUD PANDEGA DIPERTANYAKAN, AGUNG SULISTIO DESAK EVALUASI PT PRABU NISKALA DEWATA: GAJI, THR, DAN POTONGAN SERAGAM HARUS TUNTAS!

HAK PEKERJA KEBERSIHAN RSUD PANDEGA DIPERTANYAKAN, AGUNG SULISTIO DESAK EVALUASI PT PRABU NISKALA DEWATA: GAJI, THR, DAN POTONGAN SERAGAM HARUS TUNTAS! 1PANGANDARAN, KabarSBI.com — Polemik pemenuhan hak normatif puluhan pekerja kebersihan yang bertugas di RSUD Pandega Pangandaran melalui perusahaan penyedia tenaga kerja alih daya PT Prabu Niskala Dewata masih belum menemukan titik terang. Persoalan keterlambatan pembayaran gaji, dugaan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang tidak sesuai hak, hingga potongan gaji untuk pengadaan seragam dan perlengkapan kerja menjadi persoalan yang kini mendapat sorotan.

Agung Sulistio selaku Ketua II Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (DPP LPK-RI) turut menyoroti persoalan tersebut. Ia menegaskan bahwa pemenuhan hak pekerja tidak boleh dipandang sebagai persoalan administratif semata, melainkan merupakan kewajiban perusahaan yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Agung, perusahaan penyedia jasa tenaga kerja harus memiliki tanggung jawab profesional dalam mengelola kewajiban kepada pekerjanya. Keterlambatan pembayaran upah yang berulang, persoalan THR, serta potongan untuk seragam dan perlengkapan kerja harus dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi para pekerja.

“Jangan sampai pekerja dituntut menjalankan kewajibannya setiap hari, tetapi ketika menyangkut hak mereka justru harus terus menunggu. Upah adalah hak pekerja yang wajib dibayarkan tepat waktu. Persoalan THR dan potongan seragam juga harus dijelaskan secara transparan, termasuk dasar dan mekanismenya,” tegas Agung Sulistio.

Di tengah tuntutan penyelesaian hak pekerja, pihak RSUD Pandega mengungkapkan bahwa pembayaran terkait kontrak tenaga kebersihan kepada PT Prabu Niskala Dewata selama ini dilakukan pada tanggal 2 hingga 4 setiap bulan berikutnya. Namun, pembayaran dari rumah sakit kepada perusahaan tersebut tidak serta-merta menjamin upah diterima pekerja pada waktu yang sama.

Informasi yang dihimpun awak media menyebutkan bahwa para pekerja kerap menerima gaji melewati tanggal 10 hingga tanggal 15 bulan berikutnya. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pengelolaan pembayaran tenaga kerja oleh perusahaan outsourcing, terlebih persoalan keterlambatan disebut telah terjadi berulang kali.

Saat ditemui awak media pada Rabu (18/11/2026), Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Pandega, Redhi Fathan Affandi, S.T., M.Si., bersama Kasubag Keuangan dan Aset, Taupik Hermanto, S.KM., menjelaskan bahwa pihak rumah sakit telah memanggil manajemen PT Prabu Niskala Dewata ketika persoalan tersebut ramai diperbincangkan.

Pihak rumah sakit juga menyampaikan akan mengevaluasi komitmen kerja sama dengan perusahaan penyedia tenaga kebersihan tersebut.

“Berkenaan kerja sama, kami akan melihat komitmen mereka. Jika terjadi lagi kejadian seperti kemarin, mau tidak mau kami putus kontrak dan tidak akan lanjut memperpanjang,” ujar Redhi.

Ia menjelaskan bahwa kontrak kerja sama yang sedang berjalan dijadwalkan berakhir pada Desember 2026. Menurutnya, penyelesaian persoalan THR, seragam, dan kewajiban lainnya akan menjadi pertimbangan dalam menentukan kelanjutan kerja sama.

“Masalah THR dan baju, kalau mereka tidak bisa menyelesaikan, pasti kami tidak akan memperpanjang. Kalau pun mereka bisa berkomitmen menyelesaikan, kami akan mempertimbangkan lagi karena kejadian kemarin itu berdampak pada kami sehingga menjadi ramai,” imbuhnya.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi mengenai pembayaran dari RSUD Pandega kepada PT Prabu Niskala Dewata, Taupik menjelaskan bahwa pembayaran untuk gaji September dilakukan pada 2 Oktober, sedangkan pembayaran untuk gaji Oktober dilakukan pada 4 November.

“Kalau bulan Oktober untuk pembayaran gaji bulan September itu tanggal 2. Ini saya lihat tadi dari sistem. Kalau bulan November untuk gaji Oktober tanggal 4,” jelas Taupik.

Ia menambahkan bahwa pembayaran pada bulan-bulan sebelumnya juga relatif dilakukan pada rentang tanggal 2 hingga maksimal tanggal 4.

Keterangan tersebut menjadi bagian penting dalam menelusuri alur pembayaran antara rumah sakit dan perusahaan penyedia jasa. Namun, persoalan yang perlu dijawab adalah bagaimana mekanisme pengelolaan dana tersebut hingga pekerja justru mengaku menerima upah jauh setelah pembayaran dari pihak rumah sakit dilakukan.

Agung Sulistio menilai, RSUD Pandega perlu memastikan evaluasi kerja sama tidak berhenti pada pernyataan atau ancaman pemutusan kontrak. Menurutnya, harus ada langkah konkret untuk memastikan hak para pekerja diselesaikan, sekaligus memastikan perusahaan penyedia jasa memenuhi kewajiban sesuai kontrak dan ketentuan ketenagakerjaan.

“Jangan hanya melihat persoalan ini dari sisi hubungan kontraktual antara rumah sakit dan perusahaan. Ada puluhan pekerja yang menggantungkan kehidupan keluarganya dari upah tersebut. Mereka harus mendapatkan kepastian. Jika memang terdapat hak yang belum dibayarkan, harus segera diselesaikan,” tegasnya.

Sorotan lain muncul terkait keberadaan kantor PT Prabu Niskala Dewata yang disebut telah berpindah lokasi. Pihak RSUD Pandega mengaku tidak mengetahui alamat terbaru perusahaan dan hanya mengetahui lokasi kantor sebelumnya.

Beredar informasi bahwa perusahaan tersebut diduga menempati sebuah ruko di kawasan yang disebut sebagai kawasan elit, dengan lokasi kantor berada di lantai dua sebuah kafe dan berukuran sekitar 3 x 3 meter.

Menindaklanjuti informasi tersebut, awak media melakukan penelusuran langsung ke lokasi yang disebut-sebut sebagai kantor perusahaan. Namun, ketika dikonfirmasi kepada petugas keamanan di kawasan ruko, keberadaan kantor PT Prabu Niskala Dewata tidak diketahui.

Hasil penelusuran tersebut belum dapat memastikan keberadaan kantor perusahaan. Oleh karena itu, informasi mengenai alamat maupun aktivitas kantor tersebut masih memerlukan klarifikasi langsung dari manajemen PT Prabu Niskala Dewata.

Agung juga meminta manajemen perusahaan memberikan penjelasan terbuka mengenai alamat kantor operasional, mekanisme pembayaran upah, penyelesaian THR, serta dasar pemotongan gaji untuk pengadaan seragam dan perlengkapan kerja. Klarifikasi tersebut penting agar persoalan tidak berkembang menjadi spekulasi dan seluruh pihak memperoleh informasi yang berimbang.

Dari sisi ketenagakerjaan, pembayaran upah merupakan kewajiban pemberi kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dan peraturan pelaksanaannya. Sementara itu, kewajiban pembayaran THR keagamaan diatur dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2016.

Agung Sulistio juga mendorong instansi ketenagakerjaan yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan apabila ditemukan dugaan pelanggaran terhadap pemenuhan hak normatif pekerja.

“Ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai persoalan hak pekerja baru ditangani setelah muncul tekanan dan pemberitaan. Kami mendorong penyelesaian secara terbuka, profesional, dan sesuai hukum. Pekerja jangan dijadikan pihak yang paling dirugikan dalam hubungan kerja sama antara perusahaan dan pengguna jasa,” pungkas Agung.

Hingga berita ini disusun, puluhan pekerja masih menantikan kepastian penyelesaian persoalan gaji, THR, serta potongan pengadaan seragam dan perlengkapan kerja. Awak media masih membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi manajemen PT Prabu Niskala Dewata agar persoalan ini dapat disajikan secara berimbang.

Kini, komitmen RSUD Pandega untuk mengevaluasi kerja sama yang berakhir pada Desember 2026 menjadi perhatian. Publik menunggu apakah evaluasi tersebut benar-benar menghasilkan penyelesaian hak pekerja atau sekadar menjadi pernyataan di tengah polemik yang belum tuntas. (red)