Pemalang,kabarSBI– Aroma ketidakberesan dalam program Inspiring Teacher 2025 lalu kembali menyeruak. Aparat Penegak Hukum (APH) menegaskan perlunya pertanggungjawaban menyeluruh, bukan hanya dari penyelenggara teknis, tetapi juga jajaran struktural di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Pemalang.
Publik menilai,posisi Sekdin yang turut mengkoordinir dalam Grup WhatsApp dan telegram menjadikanya ikut bertanggung jawab.”Jangan Hanya Kadindik saja yang di sorot.Sekdin juga punya peran penting, apalagi soal penarikan dan distribusi dana iuran,”ujar seorang aktivis pendidikan di Pemalang, Minggu (21/9)
Sorotan paling tajam kini mengarah pada Sekretaris Dinas (Sekdin) Dindikbud Pemalang, yang dianggap tidak bisa lepas tangan atas lambatnya proses pengembalian dana iuran 200.000 tiap guru.
Publik berpendapat,dan menilai,tidak cukup hanya memanggil pihak teknis atau panitia pelaksana. Jajaran struktural, termasuk Sekdin, ikut terseret dalam tanggung jawab moral dan administratif.Hingga kini, pengembalian dana berjalan lamban, menambah keresahan di kalangan guru peserta program Inspiring Teacher silam. Transparansi pun masih minim, seolah ada upaya menutup-nutupi. Publik menunggu langkah tegas APH untuk membongkar siapa sebenarnya aktor utama di balik carut-marut program ini.
“Tidak cukup hanya Kadisdik yang dimintai pertanggungjawaban. Sekdin juga harus diperiksa, karena perannya nyata dalam koordinasi teknis maupun distribusi dana iuran.” Ungkap Agung Sulistio, Pimred SBI
“Lambannya pengembalian dana membuktikan ada yang tidak beres dalam tata kelola. Publik menunggu keberanian APH untuk mengusut tuntas, bukan sekadar mencari kambing hitam.” Tegasnya.
Jika proses ini dibiarkan berlarut, maka bukan hanya kredibilitas Dindikbud yang tercoreng, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana pendidikan di Pemalang.
(Tim Liputan)
