JAKARTA, kabarSBI.com – Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa, karena tidak hanya menyangkut aspek kesehatan, tetapi juga berdampak pada aspek ekonomi, sosial, bahkan ketahanan bangsa. Untuk itu, BPOM RI sebagai lembaga yang berwenang mengawasi obat dan makanan yang beredar di Indonesia telah melakukan kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
“Tantangan pengawasan yang kian kompleks dan cakupan pengawasan yang luas, salah satunya bisa diatasi dengan kerja sama yang baik antara BPOM RI dan TNI. TNI yang mempunyai jangkauan sampai ke seluruh pelosok negeri, tentu saja merupakan mitra strategis bagi BPOM RI. Hal ini akan sangat membantu pengawasan obat dan makanan yang beredar sampai daerah terpencil yang saat ini baru dapat dilakukan oleh Loka POM di 40 Kabupaten/Kota,” kata Penny K Lukito, Kepala BPOM RI, kepada media di Jakarta, Rabu, 3/10/2018.
Menurutnya, keahlian TNI dalam bidang intelijen, jumlah personil yang banyak dan tersebar sampai ke pelosok, serta jejaring kerja yang luas, diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di lapangan. Kerjasama dapat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi terhadap masyarakat (KIE), pengawasan di daerah perbatasan atau daerah rawan terhadap perdagangan dan peredaran obat palsu, pangan tanpa izin edar dan lain sebagainya sebagaimana telah dituangkan dalam Nota Kesepahaman.
“Kami menyadari TNI mempunyai tugas yang sama dengan BPOM RI untuk melindungi bangsa, negara dan masyarakat. Sinergi ini tentunya akan membantu tugas BPOM RI dalam mengawal kualitas obat dan makanan yang dikonsumsi masyarakat agar terjamin keamanan dan mutunya,” ujarnya.
Penny mengatakan beberapa hal yang menjadi poin kerjasama BPOM RI dan TNI antara lain penguatan pengawasan Obat dan Makanan, peningkatan kompetensi petugas, pertukaran data dan/atau informasi terkait pengawasan Obat dan Makanan, pembinaan potensi wilayah di bidang Obat dan Makanan, pemberdayaan masyarakat melalui KIE, optimalisasi peran intelijen dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta upaya kerja sama strategis di bidang Obat dan Makanan.
“Dukungan dari TNI akan sangat membantu tugas pengawasan BPOM untuk mewujudkan kehadiran Negara dalam melindungi masyarakat dari risiko kesehatan akibat obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat.” ungkap Penny.
Sementara, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, menyatakan bahwa nota kesepahaman mempunyai nilai sangat penting karena kedua belah pihak, BPOM RI dan TNI, dapat saling mendukung. Tujuannya agar pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dapat berjalan optimal.
“Saya meminta agar para Kepala Staf, baik Darat, Laut, maupun Udara, untuk segera melaksanakan tindak lanjut dari nota kesepahaman ini,” demikian perintah Panglima TNI. (anjar/r/as)
