kabarSBI.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan pendampingan dalam pembangunan model-model usaha berkelompok untuk para nelayan, baik di bidang budidaya, perikanan tangkap, dan juga pemasaran.
Di sektor budidaya, dijelaskan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, pihaknya tengah mengembangkan proyek percontohan tambak udang di lima wilayah potensial, yaitu Aceh, Lampung, Cianjur, Sukamara (Kalimantan Tengah), dan Buol (Gorontalo).
“Kita harapkan ini menjadi salah satu basis tempat pembelajaran nelayan-nelayan pembudidaya/petambak kita untuk bisa langsung turun memiliki satu usaha yang secara korporasi,” kata Edhy usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Korporasi Petani dan Nelayan dalam Mewujudkan Transformasi Ekonomi, Selasa (6/10), di Jakarta.
Disampaikannya, tempat budidaya yang dibangun adalah seluas 5 hektare, yang diharapkan dapat digunakan pada akhir tahun dan bisa langsung dijadikan tempat percontohan.
Selain itu, lanjut Edhy, kementerian yang dipimpinnya juga mengembangkan konsep budidaya millenial shrimp farming atau tambak udang dengan bioflok di dua tempat, yaitu di Jepara seluas 50 hektare dan Situbondo seluas 40 hektare.
“Ini sekaligus tempat melatih anak-anak muda kita untuk melakukan budidaya tambak udang secara bioflok,” kata Menteri KP.
Di sektor perikanan tangkap, terang Edhy, pihaknya akan fokus pada nelayan dengan kapal bertonase di bawah 5 GT dan Kementerian KP tengah melakukan pendataan terhadap para nelayan tersebut. “Ini yang kita akan naikkan kelas sehingga nanti ke depan pemilik kapal di Indonesia ini bukan hanya karena pengusaha-pengusaha yang punya modal, tapi nelayan-nelayan yang tadinya kecil yang selama ini termarjinalkan,” kata Edhy.
Di sektor pemasaran, kata Menteri KP, serapan produk industri dan produksi perikanan cukup tinggi, baik untuk pasar dalam maupun luar negeri. “Kalau pasar kemarin kami di bawah komando Bangga Buatan Indonesia, insyaallah Oktober ini kami akan launching Pasar Laut Indonesia dengan produk yang akan dijual ada 800-an,” kata Edhy Prabowo.
Terkait pembiayaan untuk para nelayan, kata Menteri KP, dapat menggunakan KUR (Kredit Usaha Rakyat) maupun kredit mikro melalui LPMUKP (Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan) yang dimiliki KKP.
Diakuinya, saat ini sudah banyak model korporasi di sektor perikanan, namun belum terkoneksi dengan baik. Pihaknya pun tengah mematangkan program pendampingan bagi kelompok nelayan tersebut.
“Kami harapkan ini akan menjadi bagian pekerjaan utama kami untuk menghasilkan bahwa nelayan-nelayan yang selama ini menjadi terbelakang akan terdepan. Setidak-tidaknya mereka bisa mengurus dirinya sendiri,” kata Edhy.(priyanto/hat)